Ilustrasi. MI/Susanto.
Ilustrasi. MI/Susanto.

Dewan Pers Minta Sejumlah Pasal RKUHP Dihapus

Nasional ruu kuhp
Faisal Abdalla • 18 September 2019 23:06
Jakarta: Dewan Pers meminta sejumlah pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapus. Beberapa pasal dianggap mengancam kerja jurnalistik.
 
"Setelah mempelajari materi RUU KUHP, maka Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal ini ditiadakan karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," kata anggota Dewan Pers, Agung Dhamajaya di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
 
Pasal-pasal yang dimaksud Agung adalah Pasal 217-220. Pasal itu masuk dalam Bab Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Pers tak sepakat dengan pasal tersebut lantaran dianggap penjelmaan dari ketentuan penghinaan terhadap presiden yang telah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dewan Pers juga meminta penghapusan Pasal 240 dan 241 terkait penghinaan terhadap Pemerintah serta pasal 246 dan 247 terkait penghasutan untuk melawan penguasa umum.
 
"Pasal-pasal itu perlu ditiadakan karena sifat karet dari kata 'penghinaan' dan 'hasutan' sehingga mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat,dan berekspresi," ujarnya.
 
Salain pasal-pasal itu, Dewan Pers juga meminta pemerintah dan legislator menghapus Pasal 262 dan 263 terkait penyiaran berita bohong, Pasal 281 terkait gangguan dan penyesatan proses peradilan, Pasal 304-306 terkait tindak pidana terhadap agama, Pasal 353-354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lambang negara, Pasal 440 terkait pencemaran nama baik, serta Pasal 446 terkait pencemaran orang mati.
 
"Dewan Pers mengharapkan agar DPR dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses RKUHP dengan memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara transparan dan terbuka," ujar Agung.
 
DPR dan pemerintah menyepakati membawa RKUHP ke rapat paripurna. Kesepakatan dibuat dalam rapat finalisasi RKUHP antara Menkumham dengan Komisi III.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif