Eks Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/Candra Yuli Nuralam
Eks Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ginarsih. Foto: Medcom.id/Candra Yuli Nuralam

Kualitas Dewan Pengawas Harus di Atas Komisioner KPK

Nasional kpk
M Sholahadhin Azhar • 05 November 2019 18:21
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menunjuk Dewan Pengawas dengan kualitas di atas komisioner Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK). Dewan ini tak dipilih seperti komisioner yang melewati proses seleksi.
 
"Mekanismenya tak melalui pansel (panitia seleksi), tapi kualitas harus tetap, artinya Pak Jokowi dengan mekanisme tunjuk langsung harus mendapat orang yang sesuai syarat itu," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih kepada Medcom.id, Selasa, 5 November 2019.
 
Dia mencontohkan syarat ini meliputi tak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun. Mereka juga harus punya standar akademis yang baik dan umur yang lebih dari 55 tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kapabilitas Dewan Pengawas dari segi pengetahuan dan keahlian harus melebihi komisioner. Pasalnya, pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Yenti melihat ada hierarki. KPK ke depan bakal terdiri dari Dewan Pengawas, komisioner, dan pegawai.
 
"Itu psikologis dan sosiologisnya begitu, karena dia akan mengawasi, bagaimana kalau yang mengawasi lebih tidak paham dari yang diawasi," kata dia.
 
Dengan keahlian di atas komisioner, Dewan Pengawas akan punya pertimbangan lebih. Yenti meminta pemilihan Dewan Pengawas mempertimbangkan komponen penegakan hukum.
 
"Artinya harus ada Dewan yang tahu soal pengadaan, kerugian negara, bagaimana menghitungnya," kata dia.
 
Pemilihan anggota Dewan Pengawas kini menjadi tugas berat yang diemban Jokowi di istana. Pasalnya, Dewan Pengawas harus menjadi role model untuk anggotanya ke depan.
 
"Apa yang harus dilalui Panitia Seleksi (Komisioner KPK) sekarang dialami Pak Jokowi. Tapi pasti ada timnya, mereka harus mengkaji dan menyeleksi Dewas (Dewan Pengawas) seperti itu (Pansel)," ujar Yenti.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif