Lambang KPK. Foto: MI
Lambang KPK. Foto: MI

KPK Harus Bersiap Menghadapi Serangan Balik Parpol

Nasional kpk pdi perjuangan
Media Indonesia • 18 Januari 2020 17:59
Jakarta: Pakar hukum pidana Mudzakir menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mempersiapkan diri menghadapi serangan balik dari partai politik. Jika gagal menghadapi serangan dari parpol, muruah KPK menjadi taruhan.
 
"Jika KPK gagal menghadapi serangan balik dari partai politik, maka institusi KPK taruhannya, bukan pimpinan baru KPK," kata Mudzakir kepada Media Indonesia, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Menurutnya, ketika KPK tidak siap menghadapi serangan balik parpol, maka muruah KPK menjadi taruhan. Publik tidak mengalamatkan cibiran pada Pimpinan KPK baru yang sewaktu-waktu bisa diganti, sebaliknya publik bakal menyasar KPK secara kelembagaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, ia mengungkapkan jika KPK di bawah pimpinan baru harus lebih profesional. KPK yang baru harus mampu menunjukkan sikap tidak diskriminatif terhadap parpol.
 
"KPK harus profesional dan tunjukan KPK pimpinan baru lebih profesional dan lebih berani dan tidak diskriminatif terhadap partai politik," paparnya.
 
Menurut dia, KPK saat ini dipimpin oleh Firli Bahuri yang merupakan polisi aktif. Oleh karena itu, KPK di bawah kepemimpinan Firli harus bergerak lebih gesit.
 
"Ingat KPK baru sekarang dipimpin oleh polisi yang masih aktif seharusnya lebih gesit dari penyidik pada lembaga kepolisian," jelas dia.
 
Terkait dengan kesimpangsiuran izin Dewan Pengawas, menurutnya, anggota Dewas KPK pun dituntut untuk menyesuaikan dengan ritme kerja penindakan. Dewas KPK harus bekerja profesional dengan kecepatan dan keakuratan tinggi.
 
Pasalnya, penindakan penyidik KPK bersifat cepat dan akurat. Di sisi lain, penindakan juga tidak bisa lepas dari perizinan dan persetujuan Dewas KPK.
 
"Dewas harus kerja professional yang cepat dan akurat karena izin tersebut untuk penegakan hukum dan tangkap tangan yang cepat dan akurat," terang Mudzakir.
 
Tim Hukum PDIP sebelumnya mengadu ke Dewas KPK, Kamis, 16 Januari 2020. PDIP menyerahkan dokumen berisi tujuh poin pertanyaan terkait proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap proses PAW yang menyeret caleg PDIP Harun Masiku dan oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
 
Ketua tim hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan kliennya ingin penjelasan detail soal legalitas penyelidikan dan penyidikan KPK saat hendak menggeledah kantor PDIP. Menurut Wayan, penyidikan dilakukan ketika sudah ada tersangka. Namun dia menyebut KPK melewati proses itu.
 
Anggota Dewas KPK Albertina Ho yang menerima pengaduan tim hukum PDIP. Albertina menyatakan pengaduan itu akan ditindaklanjuti. (Abdillah Muhammad Marzuqi)
 


 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif