Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengabaikan kondisi kesehatan Lukas Enembe. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) 'pasien' KPK, termasuk Gubernur Papua yang saat ini menjadi tersangka kasus rasuah.
"KPK sangat memegang dan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, termasuk menjunjung tinggi HAM," ujar Firli melalui pesan singkat yang dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Hal tersebut, kata Firli, yang menginisiasi rencana pengiriman dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke Papua untuk memeriksa kondisi Lukas. Prinsip humanis KPK itu diapresiasi tokoh perempuan adat Papua Naema Yarisetouw.
Menurut Naema, memang diperlukan pemeriksaan kesehatan independen untuk mengetahui kondisi Lukas. Sehingga, dapat ditentukan bisa tidaknya Lukas Enembe menjalankan pemerintahan daerah.
Di sisi lain, Naema mendorong Kementerian Dalam Negeri menunjuk pejabat pengganti sementara Gubernur Papua. Langkah ini, kata dia, demi memastikan pelayanan publik di Bumi Cenderawasih.
"Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga telibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia," kata Naema melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Dia berharap pejabat pengganti sementara itu dapat melaksanakan tugas Lukas Enembe untuk memberikan pelayanan ke warga. Di sisi lain, Naema tak ingin ada pihak yang mengganggu Lukas dengan berbagai isu, sehingga mengganggu proses penyembuhan.
Naema mencontohkan pengangkatan Lukas Enembe sebagai Ketua Adat Besar Papua. Menurut dia, hal tersebut justru menambah polemik terkait Lukas, karena tak sesuai dengan hukum adat.
Dia juga mengimbau kuasa ukum Lukas menjalankan tugas sebagai pengacara yang mengerti hukum. Kemudian, berhenti memainkan isu terkait pemeriksaan melalui tata cara adat dengan dilakukan di ruang terbuka.
Menurut Naema, lebih baik kubu Lukas yang terbuka dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua," kata Naema.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengabaikan kondisi kesehatan
Lukas Enembe. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) 'pasien' KPK, termasuk Gubernur Papua yang saat ini menjadi tersangka kasus rasuah.
"KPK sangat memegang dan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, termasuk menjunjung tinggi HAM," ujar
Firli melalui pesan singkat yang dikutip pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Hal tersebut, kata Firli, yang menginisiasi rencana pengiriman dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke Papua untuk memeriksa kondisi Lukas. Prinsip humanis
KPK itu diapresiasi tokoh perempuan adat Papua Naema Yarisetouw.
Menurut Naema, memang diperlukan pemeriksaan kesehatan independen untuk mengetahui kondisi Lukas. Sehingga, dapat ditentukan bisa tidaknya Lukas Enembe menjalankan pemerintahan daerah.
Di sisi lain, Naema mendorong Kementerian Dalam Negeri menunjuk pejabat pengganti sementara Gubernur Papua. Langkah ini, kata dia, demi memastikan pelayanan publik di Bumi Cenderawasih.
"Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga telibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia," kata Naema melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Dia berharap pejabat pengganti sementara itu dapat melaksanakan tugas Lukas Enembe untuk memberikan pelayanan ke warga. Di sisi lain, Naema tak ingin ada pihak yang mengganggu Lukas dengan berbagai isu, sehingga mengganggu proses penyembuhan.
Naema mencontohkan pengangkatan Lukas Enembe sebagai Ketua Adat Besar Papua. Menurut dia, hal tersebut justru menambah polemik terkait Lukas, karena tak sesuai dengan hukum adat.
Dia juga mengimbau kuasa ukum Lukas menjalankan tugas sebagai pengacara yang mengerti hukum. Kemudian, berhenti memainkan isu terkait pemeriksaan melalui tata cara adat dengan dilakukan di ruang terbuka.
Menurut Naema, lebih baik kubu Lukas yang terbuka dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua," kata Naema.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
