Sidang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai di Pengadilan Negeri Makassar. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.
Sidang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai di Pengadilan Negeri Makassar. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.

Sidang HAM Berat Paniai Dinilai Sudutkan Warga Sipil

Tri Subarkah • 04 Oktober 2022 12:56
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014 menilai sidang lanjutan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam perisitiwa Paniai menyudukan warga sipil dan korban. Sebab sidang hanya fokus kepada satu pihak.
 
Narasi yang disampaikan para saksi di pengadilan disebut hanya bersumber dari versi aparat negara. Dalam hal ini, penuntut umum dinilai gagal melibatkan partisipasi publik, utamanya saksi dari penyintas dan keluarga korban.
 
Sidang pemeriksaan saksi pada Senin, 3 Oktober itu menghadirkan mantan Kasatreksrim Polres Paniai AKP H Mansur, mantan Kapolsek Paniai Kompol Purn Petrus Gawe Boro, dan mantan Kabag Ops Polres Paniai Kompol Sukapdi. Pada sidang sebelumnya, penuntut umum juga hanya menghadirkan empat saksi dari kepolisian ke ruang sidang Pengadilan HAM pada Pengadilan Makassar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kondisi ini memperlebar ketimpangan narasi yang bergulir di pengadilan sejauh ini, sebab hanya diisi versi aparat negara," demikian pernyataan tertulis Koalisi yang diterima, Selasa , 4 Oktober 2022.
 
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menjadi bagian Koalisi, menyebut keterangan yang digali para saksi berupaya menggiring narasi pembenaran yang dilakukan aparat TNI/Polri saat persitiwa itu terjadi pada 7-8 Desember 2014.
 
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Tioria Pretty Stephanie, menjelaskan, setidaknya ada tiga narasi yang bergulir selama jalannya sidang. Pertama, terkait dugaan tembakan senapan dari arah pegunungan yang memicu mobiliasasi massa ke Markas Koramil 1705-02/Enarotali. Keterangan itu disebut bersumber dari Wakapolres Paniai yang menduga bahwa tembakan berasal dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).
 
Menurut Pretty, narasi itu berbeda dengan yang termaktub dalam dakwaan. "Yang menyatakan bahwa sumber tembakan senapan bersumber dari arah bawah ujung jalan ke arah Lapangan Karel Gobay," ujar dia.
 

Baca juga: Terdakwa Pelanggar HAM Berat Paniai Bantah Keterangan Saksi Polisi


 
Narasi lain yang dinilai mengaburkan informasi dari peristiwa itu terkait perilaku warga pada 7 Desember 2014. Saksi menarasikan kelompok anak muda saat itu meminta sumbangan secara paksa dan berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Padahal, keterangan meminta sumbangan tidak ditemui dalam ringkasan eksekutif persitwia Paniai yang disusun Komnas HAM.
 
Sementara narasi ketiga, lanjut Pretty, terkait dugaan kekearasan yang dilakukan massa aksi saat pemalangan jalan di Pondok Natal Gunung Merah atau di Lapangan Karel Gobay. Pretty menilai sidang justru mengungkap minimnya profesionalitas Polri dalam menangani aksi massa. Koalisi menilai Polri tidak melakukan tindakan yang terukur berdasarkan peraturan yang ada dan memilih mundur untuk mengamankan polsek serta membiarkan aksi massa berakhir ricuh.
 
"Dengan demikian, kepolisian membiarkan kontak langsung antara massa aksi dan pihak TNI yang berdampak pada penembakan yang mengakibatkan jatuhnya empat korban jiwa dan setidaknya 10 korban luka-luka," lanjut Koalisi.
 
Dalam perkara HAM berat Paniai, Kejaksaan Agung selaku penyidik hanya berhasil menyeretmantan perwira penghubung pada Komado Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu ke ruang sidang sebagai terdakwa tunggal.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis, 6 Oktober dengan agenda pemeriksaan saksi.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif