Daftar Hitam Importir tak Hentikan Pidana Penyelundupan
Petugas Polri bersama Kementerian Perdagangan memasang garis polisi di tempat penyimpanan bawang bombai mini impor ilegal di Jalan Letda Sujono Medan, Sumatera Utara, Senin (25/6/2018). Foto: Antara/Septianda Perdana
Jakarta: Polisi memastikan pencantuman daftar hitam (blacklist) pencabutan izin impor terhadap perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan bawang bombai tidak menghentikan proses pengusutan pidana. Sejumlah importir itu tetap akan diproses.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga memastikan pengusutan tetap dilakukan terhadap semua pihak yang diduga terlibat penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India.

"Urusan blacklist itu administratif, urusan pidana adalah pidana," ujar Daniel, seperti dilansir Antara, Jumat, 29 Juni 2018.


Pihaknya juga memastikan tidak pernah merekomendasikan kepada pihak mana pun untuk mencabut izin impor perusahaan yang tengah diselidiki maupun yang sudah disidik. Menurut Daniel, penyidik Bareskrim Polri menangani banyak perusahaan yang terindikasi terlibat penipuan izin impor bawang bombai mini itu dan tidak menginformasikan hasilnya kepada lembaga lain.

"Banyak yang kami selidiki, tapi kami tidak pernah infokan ke siapa pun, itu kan rahasia," kata dia.

Ia memastikan Polri juga tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum dari lembaga berwenang, salah satunya Balai Besar Karantina Pertanian Belawan terkait penyelundupan bawang ini. Penyelundupan ini disebut 'mematikan' penjualan bawang merah produksi petani lokal.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengapresiasi pengungkapan penyelundupan ini. Ia menekankan Polri dapat memproses pidana terhadap pihak yang terlibat, termasuk dugaan keterlibatan oknum pegawai.

"Pemerintah harus melindungi petani bawang merah di Tanah Air. Terlebih telah ada regulasinya, antara lain Keputusan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang impor bawang bombai mini," kata Poengky.
 
Ia mengatakan Indonesia memiliki UU tentang Pangan, UU Perdagangan, UU Hortikultura, UU Karantina Ikan, UU Hewan dan Tumbuhan, UU Perlindungan Konsumen, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat menjerat para pelaku.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendukung langkah penyidik membuka secara jelas dan menindaklanjuti kasus penyelundupan bawang bombai impor.

"Termasuk bila ada oknum di jajaran Kementerian Pertanian," kata Ono.

Ono menambahkan sangat penting Komisi IV DPR meminta penjelasan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Bea Cukai, dan Bareskrim yang berwenang terhadap masalah impor.

Baca: Penyelundupan 670 Ton Bawang Bombai Diusut

Sebelumnya, tim gabungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag mengungkap adanya penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India, di Gudang Hamparan Perak Medan Sumatera Utara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghapus lima perusahaan importir yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini.

"Kami mem-blacklist lima perusahaan karena ini menyusahkan petani kita, juga memberatkan konsumen," ujar Amran.

Kelima perusahaan yang masuk daftar hitam tersebut, yakni PT TAU, PT SMA, PT KAS, PT FMP, dan PT JS. Kementerian Pertanian juga akan menghentikan rekomendasi impor produk
hortikultura berikutnya dari kelima perusahaan itu.





(UWA)