KPK Berharap Revisi UU Tipikor Selesai Sebelum Pilpres

Juven Martua Sitompul 27 November 2018 19:10 WIB
kpktipikor
KPK Berharap Revisi UU Tipikor Selesai Sebelum Pilpres
Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: MI/Rommy.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor). Perubahan UU Tipikor diharapkan dilakukan sebelum masa jabatan Jokowi habis.
 
"Pemerintahan ini tak lama lagi. Setelah itu kita enggak tahu pemerintahannya siapa. Bila mau meninggalkan landasan yang lebih baik untuk pemberantasan korupsi, itu revisi UU Tipikor-nya, kalau memungkinkan (diselesikan)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
 
Menurut Agus, revisi UU Tipikor melalui jalur program legislatif nasional (Prolegnas) memakan waktu lama. Pemerintah, kata dia, bisa menempuh jalan lain dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
 
Pembuatan Perppu relatif lebih cepat dibanding melakukan revisi dengan cara pada umumnya. "Nah, nanti DPR tinggal melihat mengesahkan atau tidak, nah Perppu-nya harus kita siapkan dengan baik," ujar dia.

Baca: Pemerintah Siap Mengkaji Revisi UU Tipikor

Agus akan mengajak sejumlah pihak, di antaranya perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, termasuk pemerintah untuk membuat draft revisi UU Tipikor. Namun, draft beberapa poin revisi telah dibuat KPK.
 
"Mudah-mudahan ini disambut oleh pemerintah," kata Agus.
 
Agus berharap revisi UU Tipikor melalui pembuatan Perppu bisa dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi rampung. Paling penting, perubahan UU Tipikor selesai sebelum Pemilu dimulai.
 
"Jadi sebelum pemerintah turun itu disahkan, harapan kami," pungkasnya.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id