KPK tak Ambil Pusing dengan Eksepsi Lucas
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus merintangi penyidikan advokat Lucas. Dalil yang dipakai Lucas bukan hal baru dan sering digunakan oleh terdakwa lainnya.

"Karena yang dipersoalkan adalah isu lama yang telah lama dipersoalkan oleh terdakwa," kata kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu, 14 November 2018.

Lucas mempermasalahkan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang didakwakan kepadanya bukan termasuk delik pidana korupsi. Pasal itu, kata dia, berada dalam Bab III UU Tipikor soal tindak pidana lain, sedangkan pidana korupsi yang menjadi domain KPK diatur secara tegas pada Bab II.


Selain itu, kata dia, proses peradilan ini tidak termasuk lingkup kewenangan yang diatur secara tegas dalam Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Namun, semua dalil tersebut dimentahkan Febri.

"Masih ada yang mengatakan pasal 21 atau 22 tidak jelas, bertentangan dengan peran dan profesi advokat, padahal itu sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ada advokat yang mengajukan Judicial Review pasal 21 dan sudah diputus 20 Februari 2018 dimana MK menolak seluruh permohonan tersebut," ujar Febri.

(Baca: Lucas Sebut Pengadilan Tipikor Tak Berwenang Mengadilinya)

Menurut Febri, pihaknya akan mengungkap keterangan hasil pemeriksaan di Malaysia dalam persidangan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat bukti adanya peristiwa perintangan penyidikan.

"Hal ini untuk menegaskan bahwa bukti dalam pasal 21 dengan terdakwa Lucas ini sangat kuat," pungkas Febri.

Lucas sebelumnya didakwa merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang menjerat petinggi PT Paramount Enterprise International Eddy Sindoro. Dalam dakwaan disebutkan, Lucas memberikan sejumlah saran pada Eddy agar tak kembali ke Indonesia.

(Baca: Lucas Mengaku Tak Kenal Sejumlah Nama di Surat Dakwaan)

Hal tersebut bertujuan agar Eddy tak terjerat dari kasus hukum suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini, Lucas diancam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(JMS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id