Ilustrasi hukum. Foto: Medcom.id
Ilustrasi hukum. Foto: Medcom.id

PK Terpidana Bos First Travel Bisa Kembalikan Uang Korban

Nasional kemelut first travel
Fachri Audhia Hafiez • 19 November 2019 07:30
Jakarta: Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh agar aset First Travel dikembalikan ke jemaah. Bos First Travel yang juga terpidana dalam kasus ini mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
 
Jamin mengatakan terpidana bisa mengajukan PK atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diputus homologasi atau perdamaian. Jamin menyebut pada putusan itu, PK diajukan dengan tujuan menambahkan novum atau bukti baru.
 
"Dibuatlah sebuah novum baru yang menunjukkan berdasarkan putusan pengawas di PKPU di hakim niaga ini harus diserahkan kepada para kreditur (nasabah First Travel/calon jemaah)," kata Jamin dalam program Prime Talk Metro TV, Senin, 18 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jamin mengatakan jaksa tak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa pada putusan Mahkamah Agung (MA) agar aset biro perjalanan umrah itu bisa dikembalikan ke jemaah. Jaksa terbentur ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Aturan itu menyebut PK hanya bisa diajukan terpidana.
 
"Ini kan Pasal 263 yang dapat melakukan PK adalah terpidana atau ahli waris atau kuasanya. Artinya diminta supaya terpidana atau ahli warisnya atau kuasanya melakukan upaya hukum PK," ujar Jamin.
 
MA memutuskan seluruh harta dan aset First Travel diserahkan ke negara, bukan ke jemaah. Putusan ini diyakini telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyebut dalam hukum pidana tidak diatur barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan dibagikan. "Semua berpulang kepada jaksa sebagai eksekutor. Setelah nanti dieksekusi, disetorkan ke kas negara, kemudian apakah dikemanakan itu tergantung negara. Saya yakin negara punya hati, hadir di tengah-tengah masyarakat," ujar Abdullah.
 
Kasus ini menjerat tiga bos First Travel yakni Direktur Utama First Travel Andika Surachman dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Istri Andika, Anniesa Hasibuan, dihukum bui selama 18 tahun. Keduanya juga diharuskan membayar denda Rp10 miliar.
 
Kemudian Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel Siti Nuraida Hasibuan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp5 miliar.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif