Jakarta: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan. Salah satunya yakni minimum essential force (kekuatan pokok minimum) atau penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan kita bisa punya efek getaran dan dihormati oleh negara lain," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Meutya mengatakan Prabowo juga harus memperkuat industri pertahanan. Komisi I DPR bakal mendorong Prabowo untuk membuat industri pertahanan lebih berkembang, dan membuat Indonesia mandiri dalam hal alutsista.
"Dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," ucap politikus Partai Golkar itu.
Prabowo juga diminta memperhatikan kesejahteraan prajurit. Masalah ini masih jadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan menteri pertahanan sebelumnya.
"Terkait dengan kesejahteraan prajurit termasuk perumahan dan lain-lain," ungkapnya.
Komisi I sudah punya formasi lengkap. Meutya dan kawan-kawan segera memanggil menteri yang menjadi mitra kerja, termasuk Prabowo.
Mitra kerja Komisi I DPR, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri.
Jakarta: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan. Salah satunya yakni
minimum essential force (kekuatan pokok minimum) atau penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan kita bisa punya efek getaran dan dihormati oleh negara lain," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Meutya mengatakan Prabowo juga harus memperkuat industri pertahanan. Komisi I DPR bakal mendorong
Prabowo untuk membuat industri pertahanan lebih berkembang, dan membuat Indonesia mandiri dalam hal alutsista.
"Dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," ucap politikus Partai Golkar itu.
Prabowo juga diminta memperhatikan kesejahteraan prajurit. Masalah ini masih jadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan menteri pertahanan sebelumnya.
"Terkait dengan kesejahteraan prajurit termasuk perumahan dan lain-lain," ungkapnya.
Komisi I sudah punya formasi lengkap. Meutya dan kawan-kawan segera memanggil menteri yang menjadi mitra kerja, termasuk Prabowo.
Mitra kerja Komisi I DPR, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
