Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Media Indonesia.
Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Media Indonesia.

KPK Diminta Usut Kongkalikong dalam Kasus Tanah

Nasional kasus tanah sengketa tanah
Antara • 23 Desember 2020 21:10
Jakarta: Kongkalikong dalam kasus tanah yang melibatkan oknum pejabat dengan mafia tanah dapat diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan KPK dinilai bisa membantu memberantas keberadaan mafia tanah di Indonesia.
 
"Korupsi dalam kasus pertanahan tidak hanya menyalahgunakan wewenang oleh birokrasi penyelenggara negara, tetapi sudah merugikan negara dan juga merugikan masyarakat," kata ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, seperti dilansir Antara, Rabu, 23 Desember 2020. 
 
Menurutnya, persoalan tanah yang melibatkan birokrasi oknum pegawai atau pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah korupsi. "Sudah cukup alasan dan dasar bagi KPK untuk mengusut kasus kasus korupsi di BPN dan membersihkannya dari mafia pertanahan," kata dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan sejak lama menuntut KPK ikut turun tangan dalam kasus tanah. Tidak hanya untuk memberantas mafia tanah, namun juga mengungkap korupsi di sektor agraria.
 
"Kita pernah aksi di depan KPK beberapa tahun lalu, bahkan dua kali. Waktu itu ada sejumlah petani yang punya masalah agraria dengan aset negara. Artinya, ada koruptor di bidang agraria. Tapi selama ini belum ada pergerakan kebijakan atau eksekusi untuk menuntaskan kasus korupsi agraria," kata Dewi.
 
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kasus sertifikat ganda tanah banyak terjadi. Bukan hanya di Jakarta, namun juga di daerah lain di Indonesia. Boyamin meminta, jika KPK menemukan atau mendapat laporan dugaan mafia tanah, harus ditindaklanjuti.
 
Baca: Divonis Bebas, Eks Juru Ukur Tanah BPN Menangis
 
Salah satu kasus tanah yang saat ini tengah diusut adalah kasus pemalsuan sertifikat tanah di Cakung, Jakarta Timur. Dalam kasus ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan juru ukur BPN Jakarta Timur Paryoto; Benny Simon Tabalujan, dan Achmad Djufri. Paryoto divonis bebas. Namun, Jaksa melayangkan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif