medcom.id, Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Dia melaporkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat eselon I kementeriannya.
"Hari ini kami berkirim surat pada pak Presiden," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 24 Agustus 2017.
Budi mengatakan, Kemenhub berkomitmen terhadap upaya pemerintah membersihkan diri dari korupsi. Hal ini menjadi fokus Kemenhub setelah kepolisian menangkap pejabatnya terkait pungutan liar (pungli) pada 11 Oktober 2016 .
Saat itu, Presiden Jokowi sampai mendatangi langsung kantor Kemenhub. Kedatangan Jokowi adalah bentuk kekecewaan karena saat itu pemerintah baru saja meluncurkan operasi pemberantasan pungli (OPP).
Budi tak dapat menutupi kekecewaannya ketika OTT kembali menjaring bawahannya. Ia berharap momentum kali ini membuat komitmen Kemenhub semakin kuat dalam memberantas korupsi sesuai program pemerintah.
"Saya sampaikan permohonan maaf secara pribadi dan kelembagaan," ungkap Budi.
Baca: Kemenhub Berikan Bantuan Hukum pada Pejabat yang Kena OTT
KPK mencokok pejabat eselon I di Kemenhub pada Rabu 23 Agustus 2017. Lembaga Antirasuah mengamankan barang bukti berupa uang rupiah dan mata uang asing.
Informasi yang dihimpun, pejabat Kemenhun yang ditangkap adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) berinisial TB. Dia diduga menerima suap berkaitan izin proyek infrastruktur perhubungan laut.
medcom.id, Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Dia melaporkan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat eselon I kementeriannya.
"Hari ini kami berkirim surat pada pak Presiden," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 24 Agustus 2017.
Budi mengatakan, Kemenhub berkomitmen terhadap upaya pemerintah membersihkan diri dari korupsi. Hal ini menjadi fokus Kemenhub setelah kepolisian menangkap pejabatnya terkait pungutan liar (pungli) pada 11 Oktober 2016 .
Saat itu, Presiden Jokowi sampai mendatangi langsung kantor Kemenhub. Kedatangan Jokowi adalah bentuk kekecewaan karena saat itu pemerintah baru saja meluncurkan operasi pemberantasan pungli (OPP).
Budi tak dapat menutupi kekecewaannya ketika OTT kembali menjaring bawahannya. Ia berharap momentum kali ini membuat komitmen Kemenhub semakin kuat dalam memberantas korupsi sesuai program pemerintah.
"Saya sampaikan permohonan maaf secara pribadi dan kelembagaan," ungkap Budi.
Baca: Kemenhub Berikan Bantuan Hukum pada Pejabat yang Kena OTT
KPK mencokok pejabat eselon I di Kemenhub pada Rabu 23 Agustus 2017. Lembaga Antirasuah mengamankan barang bukti berupa uang rupiah dan mata uang asing.
Informasi yang dihimpun, pejabat Kemenhun yang ditangkap adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) berinisial TB. Dia diduga menerima suap berkaitan izin proyek infrastruktur perhubungan laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
