Jaksa Tuntut Hak Politik Zumi Dicabut
Zumi Zola dalam sidang dakwaan di pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dicabut hak politik selama lima tahun. Penerimaan sejumlah gratifikasi dan penyuapan kepada pihak DPRD dinilai telah menciderai amanat rakyat yang telah memilihnya sebagai Gubernur.

"Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun, sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata jaksa Iskandar Marwanto saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 8 November 2018.

Jaksa mengatakan, Zumi selaku Gubernur Jambi terpilih 2016-2021 yang dipilih oleh masyarakat Provinsi Jambi malah melakukan perbuatan yang tercela dan tidak menjadi contoh baik bagi masyarakat. Perbuatannya juga telah menciderai kepercayaan rakyat.


Baca: Jejak Rakus Zumi Zola

Zumi sebelumnya juga dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara. Ia dinilai telah terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp44 miliar, serta terbukti menyuap pihak DPRD Provinsi Jambi sebesar Rp16,4 miliar.

Dalam perkara gratifikasi, Zumi diyakini telah menerima gratifikasi total Rp44 miliar. Ia menerima uang gratifikasi melalui Apif Firmansyah senilai Rp34,639 miliar, dari Asrul Rp2,770 miliar dan USD147.300.

Tidak hanya itu, Zumi juga mendapat mobil Toyota Alphard bernomor polisi D 1043 VBM yang berasal dari Asrul. Zumi juga menerima pemberian uang melalui Arfan Rp3,068 miliar dan USD30 ribu serta SGD100 ribu.

Zumi diyakini melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara itu, dalam perkara suap, Zumi dinilai telah terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi sejumlah Rp16,4 miliar. Uang itu untuk memuluskan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Dalam kasus suap, Zumi diyakini melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id