Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto.

KPK Cermati Penerapan Hukuman Mati pada Koruptor

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Fachri Audhia Hafiez • 04 Januari 2019 07:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan penerapan hukuman mati bagi koruptor. KPK masih mencermati penerapan hukuman mati pada Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Syarat Pasal 2 hukuman mati yang harus dipenuhi lebih dahulu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Januari 2019.
 
Pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kalimat 'keadaan tertentu' dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
 
Komisi antirasuah membongkar kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Suap itu terkait proyek pengadaan air pada lokasi terdampak gempa dan tsunami yang terjadi 28 September 2018 di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
 
KPK membuka peluang menjerat pelaku korupsi itu dengan penerapan hukuman mati. Namun, selama ini komisi hanya menerapkan Pasal 5, 13, 11, ataupun 12 UU Tipikor untuk menjerat tersangka pascaoperasi tangkap tangan (OTT).
 
(Baca juga:UU Tipikor Memungkinkan Koruptor Dihukum Mati)
 
"Kami cermati terlebih dahulu Pasal 2-nya seperti apa kondisinya, khususnya bagaimana dan juga apakah bisa diterapkan untuk kasus ini. KPK menggunakan pasal suap, jadi kalo pasal suap ancaman hukuman paling maksimalnya adalah seumur hidup, atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun," beber Febri.
 
Dalam kasus SPAM, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, sebagai pihak pemberi Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT TSP, Irene Irma; dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Sedangkan, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(Baca juga:KPK Disebut Bisa Hukum Mati Koruptor)
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi