Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi. Foto: MI/Susanto
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi. Foto: MI/Susanto

KPK Disebut Bisa Hukum Mati Koruptor

Nasional OTT di Kementerian PUPR
Media Indonesia • 01 Januari 2019 19:53
Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Taufiqulhadi mengatakan DPR tidak akan mempermasalahkan niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memberikan hukuman mati pada koruptor di daerah bencana. Namun, keputusan harus diberikan dengan pertimbangan matang dan sesuai ketentuan hukuman mati yang ada di Indonesia.
 
"Hukuman mati masih dibenarkan KUHP kita dan juga dalam RKUHP yang sedang dibahas sekarang," ujar Taufiqulhadi, dalam keterangannya, Selasa, 1 Januari 2019.
 
Ia mengatakan, hukuman mati bisa diberikan bila tingkat kejahatan yang dilakukan sudah sampai pada derajat yang dibenarkan seseorang tersebut dihukum mati. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu syarat pemberian hukuman mati ialah karena tindakannya merugikan dan menyebabkan korban dalam jumlah besar. Dengan begitu, pendalaman kasus harus benar-benar dilakukan untuk melihat dampak kerugian yang ditimbulkan di lokasi bencana yang anggarannya dikorupsi.
 
"Hukuman mati bisa diterapkan kalau pelaku melakukan kejahatan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar. Jika seseorang melakukan korupsi yang dianggap menimbulkan derajat korban seperti itu atau sangat merusak, silakan gunakan," tutur Taufiq.
 
Baca:KPK Kaji Hukuman Mati Korupsi di Lokasi Bencana
 
KPK sebelumnya akan mengkaji penerapan hukuman mati dalam kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018. Proyek yang dikorupsi itu diduga berada di lokasi terdampak gempa dan tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya bakal mempelajari lebih lanjut aturan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, dalam pasal tersebut tercantum jika dalam keadaan tertentu, pelaku korupsi bisa dipidana mati.
 
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Sebagai pihak pemberi diantaranya, Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Baca:Suap Proyek Air Minum Sistematis
 
Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Sementara dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
 
Anggiat diduga menerima total fee sebanyak Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta. (Putri Rosmalia Octaviyani)

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif