Pengacara Eggi Sudjana menunjukkan surat penangkapan/Medcom.id/Yona
Pengacara Eggi Sudjana menunjukkan surat penangkapan/Medcom.id/Yona

Pengacara Sebut Penangkapan Eggi Politis

Nasional kasus makar
Siti Yona Hukmana • 14 Mei 2019 09:18
Jakarta: Penangkapan Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eggi Sudjana, dianggap politis. Pengacara Eggi, Pitra Romadoni, menegaskan tindakan penyidik tak sesuai koridor hukum.
 
"Kami merasa ini tidak adil. Kami duga ini politik, bukan hukum lagi," ujar Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Mei 2019.
 
Menurut dia, berbicara hukum pasti menyentuh pasal. Sementara itu, pasal yang digunakan pelapor terhadap Eggi dalam kasus dugaan makar justru tak sesuai dengan yang digunakan pada pemeriksaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Eggi Sudjana Ditangkap
 
Saat melaporkan Eggi di Bareskrim Polri, pelapor menggunakan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghasutan. Namun, saat diperiksa, polisi menggunakan Pasal 107 KUHP tentang Makar.
 
"Ini dari segi pasal saja sudah berubah, dari yang dilaporkan dan dipertanyakan. Akan tetapi ini politik, klien kami merasa diberlakukan tidak adil dan merasa dikriminalisasi," jelas Pitra.
 
Eggi ditangkap Selasa pagi, 14 Mei 2019. Surat penangkapan dengan register B/7608/V/RES.1.24.2019.Ditreskrimum diserahkan langsung kepada Eggi di ruang penyidikan setelah 13 jam diperiksa.
 
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar, pada Selasa, 7 Mei 2019. Penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang cukup untuk Eggi. Di antaranya, video Eggi yang menyuarakan people power dan bukti pemberitaan di media daring.
 
Penyidik juga sudah memeriksa enam saksi dan empat ahli. Keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan barang bukti dan dokumen yang telah disita.
 
Baca: Eggi Sudjana Bersyukur atas Status Tersangka
 
Relawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin Center (Pro Jomac) melaporkan Eggi ke Bareskrim Polri terkait ucapannya soal people power. Laporan tersebut bernomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.
 
Eggi diduga melakukan tindak kejahatan terhadap keamanan negara atau makar, dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.
 
Eggi disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 
Bila dilihat pasal per pasal, ancaman hukuman buat Eggi bervariasi. Ia terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun melalui Pasal 107 ayat 1 KUHP. Sedangkan berdasarkan Pasal 107 ayat 2, ancaman berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun bila Eggi merupakan pemimpin atau pengatur makar.
 
Eggi juga berpotensi terancam hukuman setinggi-tingginya 10 tahun bila terbukti menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat melalui Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan Pasal 14 ayat 2 membuat Eggi terancam hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun bila terbukti menyiarkan berita atau pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia mengetahui berita tersebut bohong.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif