Jakarta: Sebanyak tujuh program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, BTP ogah memusingkan laporan itu.
"Tidak ada (komentar), tidak perlu (ditanggapi)," kata Ahok melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Januari 2022.
BTP juga enggan menanggapi lebih jauh laporan itu. Laporan tersebut sudah diterima KPK untuk diverifikasi.
Sebelumnya, tujuh proyek itu dilaporkan karena diduga ada penyimpangan dana. Pelapor mengeklaim mempunyai bukti awalan yang cukup saat mendatangi KPK.
Baca: Sebagai Warga Bekasi, Firli Prihatin Wali Kotanya Terjaring OTT
"Ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu," kata Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selatan, Kamis, 6 Januari 2022.
Adhie Massardi melaporkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras; pembangunan lahan Taman BMW; pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat; dan program dana CSR. Selain itu, dia mengadukan dugaan penyimpangan proyek reklamasi teluk Jakarta; pengadaan dana non-budgeter; dan beberapa penggusuran permukiman warga.
KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, masyarakat diminta tak menganggap tindak lanjut KPK hanya seputar penindakan.
"Masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan," ucap kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Jakarta: Sebanyak tujuh program
Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, BTP ogah memusingkan laporan itu.
"Tidak ada (komentar), tidak perlu (ditanggapi)," kata Ahok melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Januari 2022.
BTP juga enggan menanggapi lebih jauh laporan itu. Laporan tersebut sudah diterima KPK untuk diverifikasi.
Sebelumnya, tujuh proyek itu dilaporkan karena diduga ada penyimpangan dana. Pelapor mengeklaim mempunyai bukti awalan yang cukup saat mendatangi
KPK.
Baca:
Sebagai Warga Bekasi, Firli Prihatin Wali Kotanya Terjaring OTT
"Ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu," kata Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selatan, Kamis, 6 Januari 2022.
Adhie Massardi melaporkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras; pembangunan lahan Taman BMW; pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat; dan program dana CSR. Selain itu, dia mengadukan dugaan penyimpangan proyek reklamasi teluk Jakarta; pengadaan dana non-budgeter; dan beberapa penggusuran permukiman warga.
KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Namun, masyarakat diminta tak menganggap tindak lanjut KPK hanya seputar penindakan.
"Masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan," ucap kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
