Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.

Presiden Puji Upaya Transparansi Komisi Yudisial

Andhika Prasetyo • 09 Maret 2022 11:16
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Komisi Yudisial (KY) atas upaya membangun tradisi transparansi melalui penyampaian laporan tahunan. Jokowi menilai KY mampu membuka diri kepada masyarakat dan menerima berbagai masukan demi memperkuat sistem peradilan di Tanah Air.
 
"Transparansi, partisipasi dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat," ujar Jokowi dalam Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial yang dihadiri secara daring, Rabu, 9 Maret 2022.
 
Jokowi mengatakan harapan publik kepada institusi negara semakin tinggi. Institusi negara dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Serta, menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin profesional dan adaptif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kepala Negara menyampaikan KY harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
 
Jokowi memastikan pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh KY untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Terutama, terkait penerapan pelayanan digital.
 
"Seperti dalam rekrutmen hakim, laporan perilaku hakim, pengaduan online dengan aplikasi digital," tutur mantan wali kota Solo itu.
 
Baca: Presiden: KY Harus Perbaiki Rekrutmen Hakim
 
Selain itu, Jokowi mengapresiasi langkah KY yang membangun tim penghubung demi menjembatani komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, strategi tersebut bisa menjadi solusi persoalan perbedaan pendapat yang kerap terjadi di antara kedua belah pihak.
 
"Ini adalah solusi manakala terdapat perbedaan pendapat, termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan," ucap dia.
 
Kemitraan strategis antara KY dan MA, sambung Jokowi, adalah kunci untuk menjaga muruah para hakim dalam memutus perkara. Semakin kuat hubungan kedua lembaga peradilan itu, semakin sempit pula ruang gerak para mafia peradilan.
 
"Sehingga kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan yang selama ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap para hakim dan institusi peradilan," tegas Jokowi.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif