Sidang pembacaan tuntutan asisten pribadi eks Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, melalui konferensi televideo/Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan tuntutan asisten pribadi eks Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, melalui konferensi televideo/Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Asisten Imam Nahrawi Menghadapi Vonis

Nasional koni Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 15 Juni 2020 13:21
Jakarta: Asisten pribadi eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, akan menjalani sidang pembacaan vonis hari ini, Senin, 15 Juni 2020. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bakal membacakan vonis Ulum sore nanti.
 
"Agenda jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdakwa Miftahul Ulum, putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
 
Baca:Jaksa Selisik Aliran Dana Kemenpora ke Kejagung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


JPU menuntut Ulum dihukum sembilan tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ulum juga dituntut pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Perbuatan Ulum dianggap menghambat perkembangan dan prestasi atlet Indonesia. Ulum juga tidak kooperatif dan tidak mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya.
 
"Terdakwa memiliki peran yang sangat aktif dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan," ujar jaksa Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2020.
 
Miftahul Ulum dinilai terbukti menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.
 
Suap tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora.
 
Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan, dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Kedua, proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event Asian Games dan Asian Para Games 2018.
 
Miftahul dianggap melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Miftahul juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Rinciannya, gratifikasi dari Hamidy sebanyak Rp300 juta dan sejumlah Rp4,948 miliar sebagai uang tambahan operasional untuk Menpora.
 
Selain itu, Rp2 miliar sebagai pembayaran jasa desain dari Lina Nurhasanah selaku eks Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora RI Tahun Anggaran yang bersumber dari uang anggaran Satlak Prima. Uang sejumlah Rp1 miliar dari Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rp400 juta dari eks Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Supriyono.
 
Dalam perkara gratifikasi, Miftahul dinilai melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif