Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Gedung Merah Putih KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Jaksa Banding Vonis Asisten Imam Nahrawi

Nasional koni Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 15 Juni 2020 21:01
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung membanding vonis asisten pribadi eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Miftahul dikenakan hukuman empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
 
"Kami segera bersikap dan setelah berkoordinasi dengan tim JPU maka kami mengambil sikap untuk banding yang mulia," kata JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2020.
 
Jaksa merespon putusan hakim terhadap Miftahul yang lebih rendah dari tuntutan jaksa. Terdakwa kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu dituntut sembilan tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani menerima keputusan jaksa tersebut. Dengan demikian, vonis hakim itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
 
Miftahul Ulum terbukti menerima Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy. Suap itu untuk mempercepat persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora.
 
Pengajuan dana itu termuat dalam proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Kasus ini juga terkait proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi-event Asian Games dan Asian Para Games 2018.
 
Baca: Asisten Imam Nahrawi Divonis Empat Tahun Penjara
 
Miftahul terbukti melanggar Pasal 12 huruf a junctoPasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Miftahul juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,648 miliar dari berbagai sumber. Dalam perkara gratifikasi, Miftahul terbukti melanggar Pasal 12B ayat (1) junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif