Sidang pleidoi terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pleidoi terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Eni Menyesal Kawal Proyek PLTU Riau-1

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 19 Februari 2019 13:04
Jakarta: Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1), Eni Maulani Saragih, menyesal telah mengawal proyek senilai USD900 juta itu. Hal itu dia ungkap saat membacakan pleidoi atas tuntunan jaksa penuntut umum (JPU KPK).
 
"Saya mengakui bahwa saya bersalah karena ternyata jabatan saya sebagai anggota DPR RI ternyata melekat di diri saya sehingga saya tidak dibenarkan menerimanya," kata Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Eni mengaku terlibat dalam perkara di 2015 ini atas perintah Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setya Novanto. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menuruti permintaan Novanto karena menganggap hal itu semata-mata posisinya sebagai petugas 'Partai Beringin' itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Awalnya, Eni memandang proyek itu akan menguntungkan negara dan demi kepentingan rakyat untuk mendapatkan listrik terjangkau. Bila ada pihak-pihak yang terlibat kemudian mendapat fee, dia menganggap itu sah.
 
Dia mengakui kesalahannya menerima suap Rp 4,75 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Dia juga menerima Rp5 miliar dari Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), dalam pengurusan izin tambang batu bara.
 
"Saya memandang Bapak Johannes B Kotjo dan Bapak Samin Tan sebagai teman baik, sehingga jika ada kebutuhan mendesak saya menghubungi beliau untuk membantu sponsor kegiatan partai, kegiatan organisasi, dan lain-lain," ujar Eni.
 
Proyek PLTU Riau-1 salah satu bagian dari program listrik yang dicanangkan pemerintah. Proyek itu rencananya digarap BlackGold Natural Resources Limited, lewat anak usahanya PT Samantaka Batubara, dengan membentuk konsorsium bersama PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering.
 
Baca: Johannes Kotjo Pasrah Hukumannya Diperberat
 
Eni diduga berperan untuk memuluskan kesepakatan proyek, lantaran Komisi VII bermitra dengan PLN. Eni juga diketahui beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir terkait proyek PLTU Riau-1.
 
Eni dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider empat bulan kurungan. Selain permohonan justice collaborator ditolak, hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.
 
Akibat perbuatannya, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif