Jakarta: Keluarga dari 13 aktivis meminta agar pemerintah memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang pada 1998 silam. Permintaan ini disampaikan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) kepada Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis.
"Status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR," kata Mugiyanto, dari perwakilan IKOHI, Rabu 13 Maret 2019.
Baca juga: Keluarga Korban Trisakti Menuntut Kejelasan
Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang. Selain itu, mereka mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
Terakhir, mereka meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
"Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto.
Baca juga: Jokowi bakal Tuntaskan Kasus HAM
Dalam pertemuan, IKOHI menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002. Dimana mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.
Menerima kunjungan IKOHI, Moeldoko berjanji akan menyampaikan permintaan ini kepada Presiden RI Joko Widodo. Menurut dia, pengungkapan kebenaran ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa Indonesia.
Jakarta: Keluarga dari 13 aktivis meminta agar pemerintah memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang pada 1998 silam. Permintaan ini disampaikan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) kepada Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko, bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis.
"Status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR," kata Mugiyanto, dari perwakilan IKOHI, Rabu 13 Maret 2019.
Baca juga: Keluarga Korban Trisakti Menuntut Kejelasan
Mereka berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang. Selain itu, mereka mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
Terakhir, mereka meminta pemerintah mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
"Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto.
Baca juga: Jokowi bakal Tuntaskan Kasus HAM
Dalam pertemuan, IKOHI menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002. Dimana mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM.
Menerima kunjungan IKOHI, Moeldoko berjanji akan menyampaikan permintaan ini kepada Presiden RI Joko Widodo. Menurut dia, pengungkapan kebenaran ini penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOW)
