Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy - ANT/Indrianto Eko Suwarso.
Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy - ANT/Indrianto Eko Suwarso.

Romahurmuziy Masih Terima Gaji Legislator

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 22 April 2019 18:04
Jakarta: Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy masih menerima gaji sebagai anggota Komisi XI DPR RI. Penghasilan sebagai legislator masih diterima meski Romi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
 
"Sejauh belum ada Keppres pemberhentian untuk gaji pokoknya tetap akan diberikan," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar usai diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 April 2019.
 
Indra menyebut ada empat hal yang membuat anggota dewan berhenti menerima gaji atau penghasilan. Pertama, karena meninggal dunia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, mengundurkan diri dan ketiga karena terjerat kasus yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penyebab terakhir melanggar kode etik dewan.
 
"Jadi empat hal ini yang jadi dasar pemberhentian anggota dewan," ujarnya.
 
Kendati begitu, Indra mengaku, Romi tak lagi menerima tunjangan. Lembaga Legislatif tak bisa menghentikan pemberian gaji terhadap anggotanya yang tersandung perkara sebelum ada Keppres pemberhentian.
 
(Baca juga:Penyidik Selisik Hubungan Romahurmuziy dengan Pejabat Kemenag)
 
"Tunjangan kita setop tapi kalau gaji itu melekat seblum ada Keppres pemberhentian kita belum bisa memberhentikan gaji pokoknya," pungkas dia.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif