Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold 0%

Nasional mahkamah konstitusi Undang-Undang Pemilu 2024 Pilpres 2024 Presidential Threshold
Putra Ananda • 21 April 2022 03:35
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak tiga permohonan uji materi terkait penghapusan presidential threshold. Ketiganya meminta MK menurunkan ambang batas pencalonan presiden dari 20 persen menjadi 0 persen.
 
"Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Uswan, di Gedung MK, Rabu, 20 April 2022.
 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional. Pasalnya, mereka telah mengetahui hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 2019 akan digunakan sebagai bagian persyaratan ambang batas pencalonan presiden 2024.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan analogi demikian, maka anggapan adanya kerugian konstitusional, terhambatnya hak untuk memilih yang dialami oleh para pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi, Arief Hidayat.
 
Baca: Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK
 
Gugatan pertama dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 yang diajukan tujuh warga kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian, gugatan kedua nomor 20/PUU-XX/2022 diajukan empat orang pemohon. Gugatan ketiga nomor 21/PUU-XX/2022 diajukan lima anggota DPD.
 
MK juga mengeluarkan putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan dengan nomor 27/PUU-XX/2022 yang meminta MK membatalkan ketentuan usia pensiun jaksa maksimal 60 tahun yang diatur dalam pasal 12 huruf c
 
"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim MK, Manahan Mp Sitompul.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif