Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: MI/Susanto

Penuntasan Kasus HAM Berat Terkendala Pengadilan Ad Hoc

Nasional pelanggaran ham hak asasi manusia ham
Arga sumantri • 07 November 2019 14:59
Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ada banyak kendala penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Salah satunya, belum ada pengadilan HAM ad hoc.
 
"Penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sifatnya pro yustisia, sehingga perlu izin ketua pengadilan, dan diperiksa serta diputus perkaranya oleh pengadilan ad hoc yang belum terbentuk," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
 
Kejaksaan Agung menangani 15 kasus pelanggaran HAM berat. Pengusutan tiga kasus di antaranya telah selesai, yakni kekerasan di Timor Leste pada 1999, tragedi Tanjung Priok pada 1984, dan kasus di Abepura, Papua pada 2000.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terdapat 12 perkara HAM yang belum diselesaikan," ucap dia.
 
Perkara itu terjadi sebelum dan sesudah penerbitan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dia merincikan kasus yang masuk periode sebelum pengesahan UU Pengadilan HAM, yakni tragedi pada 1965, penembakan misterius pada 1982, peristiwa Talangsari pada 1989, serta penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1995-1998.
 
Kasus lainnya yakni tragedi Trisakti pada 1998, insiden Semanggi I dan Semanggi III pada 1998, pembantaian Banyuwangi pada 1998, insiden Dewantara atau tragedi Krueng Geukueh pada 1999, serta peristiwa Rumah Geudong pada 1989.
 
Kasus yang terjadi setelah UU Pengadilan HAM terbentuk ialah Wasior berdarah pada 2001, peristiwa Wamena berdarah pada 2003, peristiwa Jambo Keupok pada 2003, dan Paniai berdarah pada 2014.
 
Menurut dia, Komnas HAM telah menyelidiki 12 kasus tersebut. Namun, belum memenuhi syarat formil dan materiel. "Hasil penyelidikan Komnas HAM telah dipelajari dan diteliti, hasilnya baik persyaratan formil dan materiel belum memenuhi secara lengkap," ujar dia.
 
Burhanuddin menyebut kasus tragedi pada 1965, insiden Semanggi I, serta Semanggi II juga telah dinyatakan tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu.
 
Polisi, lanjut dia, juga masih menyelidiki kasus Paniai berdarah pada 2014. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tersebut sudah keluar, namun belum ditindaklanjuti.
 
"Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 ayat 2 UU Pengadilan HAM," ungkap dia.
 
Burhanuddin menyampaikan proses pembuktian pelanggaran HAM berat mengalami hambatan karena harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali didukung alat bukti lain seperti ahli forensik, uji balistik, atau dokumen terkait.
 
Kesulitan dalam memperoleh alat bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu juga menjadi hambatan. Pasalnya, waktu kejadian sudah lama dan lokasi kejadian mengalami perubahan.
 
"Tempus de licti sudah lama, locus de licti sudah berubah, alat bukti sulit diperoleh dan hilang atau tidak ada," beber dia.
 
Regulasi terkait penanganan pelanggaran HAM berat untuk mencapai kepastian hukum juga dianggap perlu ditinjau kembali. Hal ini demi mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM secara universal.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif