Rumah Gerakan 98 mendatangi Komnas HAM.
Rumah Gerakan 98 mendatangi Komnas HAM.

Rumah Gerakan 98 Desak Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

Nasional pelanggaran ham kasus ham
04 April 2019 21:07
Jakarta: Perjuangan menuntut keadilan dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 terus berlangsung. Rumah Gerakan 98 mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakan kelanjutan kasus pelanggaran HAM berat ini.
 
Ketua Umum Rumah Gerakan 98 Bernard AM Haloho mengatakan, pihaknya terus mengawal kasus ini. "Pembentukan pansus yang dibuat komnas HAM untuk lakukan proses penyelidikan berdasar amanat UU, itu yang harus dilaksanakan," kata Bernard di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019.
 
Menurutnya, rekomendasi Komnas HAM sudah jelas menyebutkan terjadi pelanggaran HAM berat. Hal itu diperkuat dengan terbitnya rekomendasi DPR RI pada Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bernard mengatakan, Komnas HAM menyebut presiden telah meminta Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
 
"Komnas HAM menyatakan kasus pelanggaran HAM berat ini telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas penyelidikan, namun tidak ada unsur terbaru dalam hal tersebut," katanya.
 
Baca: Pemerintahan Jokowi Bebas dari Pelanggaran HAM Berat
 
Bernard menilai kasus pelanggaran HAM berat penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 telah memiliki kekuatan dukungan politik.
 
"Menurut kami inilah yang terlebih dulu harus dilakukan penyidikan. Dasar pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc ini adalah mengusut tuntas kasus ini,” tegas Bernard.
 
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya akan lebih fokus memperjuangkan rekomendasi DPR RI terkait kasus pelanggaran HAM berat ini, agar ditindaklanjuti DPR.
 
Sebelumnya, salah satu korban penculikan aktivis 98, Faisol Reza, menegaskan kejadian penculikan aktivis nyata pada 1998.
 
Faisol menjelaskan bahwa dalang di balik kejadian tersebut sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Prabowo Subianto dikeluarkan dari satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena terlibat kasus pelanggaran HAM terkait penculikan aktivis 1998.
 
"Bahwa sudah tau pelanggaran HAM, pelakunya dikeluarkan dari TNI, kita semua tau siapa, saya ingin menambhakan siapa pun yang memerintahkan tentunya pelaku akan bertanggung jawab," kata Faisol dalam konferensi pers Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif