Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada serentak 2018. Kali ini, Asrun yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut selain Asrun masih ada lagi calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka di lembaganya. Lembaga Anti-korupsi, masih menunggu waktu yang tepat untuk menyeret para calon kepala daerah itu menjadi pesakitan.
"Kami sudah mempelajari, karena ada beberapa calon kepala daerah yang mau kompetisi di Pilkada yang akan datang ini, padahal kami tahu persis yang bersangkutan tidak akan lama lagi jadi tersangka," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.
Agus mengatakan, KPK masih berdiskusi untuk memutuskan apakah nantinya para calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka itu diumumkan ke publik atau tidak. Hal itu dilakukan agar publik tidak salah dalam memilih calon pemimpinnya.
"Kita sedang diskusi apakah sebaiknya kami menyampaikan saja, supaya rakyat tidak salah pilih," ujar dia.
Di sisi lain, pucuk pimpinan Lembaga Anti-rasuah ini kembali menegaskan gencarnya OTT sebagai peringatan keras kepada para calon kepala daerah untuk bersaing sehat dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Agus tak menampik, jika para calon yang tertangkap menerima suap kerap menggunakan uang suap itu untuk membiayai kampanye. Hal itu dilakukan guna memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Jadi peringatan keras buat teman-teman terutama incumbent yang kemudian melakukan kompetisi," tegas Agus.
Agus mengungkapkan, KPK terus menerima laporan masyarakat terkait praktik rasuah yang melibatkan kepala daerah, khususnya calon petahana di Pilkada 2018. Namun, Agus tak merinci identitas calon kepala daerah itu.
Baca: Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra Diterbangkan ke Jakarta
"Oleh karena itu, info sudah banyak yang masuk, dan tidak menutup kemungkinan daerah lain bisa nambah lagi kalau mereka tidak berhenti," pungkas Agus.
Ini keenam kalinya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Lima di antaranya, para calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak 2018.
Mereka di antaranya, Bupati Jombang Nyono Suharli yang maju kembali sebagai calon Bupati Jombang dan Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemudian, Bupati Lampung Tengah Mustafa yang maju menjadi calon Gubernur Lampung, Bupati Subang Imas Aryumningsih yang maju kembali sebagai calon Bupati Subang, dan terbaru mantan Wali Kota Kendari Asrun yang maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nbw3EGxb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada serentak 2018. Kali ini, Asrun yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut selain Asrun masih ada lagi calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka di lembaganya. Lembaga Anti-korupsi, masih menunggu waktu yang tepat untuk menyeret para calon kepala daerah itu menjadi pesakitan.
"Kami sudah mempelajari, karena ada beberapa calon kepala daerah yang mau kompetisi di Pilkada yang akan datang ini, padahal kami tahu persis yang bersangkutan tidak akan lama lagi jadi tersangka," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.
Agus mengatakan, KPK masih berdiskusi untuk memutuskan apakah nantinya para calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka itu diumumkan ke publik atau tidak. Hal itu dilakukan agar publik tidak salah dalam memilih calon pemimpinnya.
"Kita sedang diskusi apakah sebaiknya kami menyampaikan saja, supaya rakyat tidak salah pilih," ujar dia.
Di sisi lain, pucuk pimpinan Lembaga Anti-rasuah ini kembali menegaskan gencarnya OTT sebagai peringatan keras kepada para calon kepala daerah untuk bersaing sehat dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Agus tak menampik, jika para calon yang tertangkap menerima suap kerap menggunakan uang suap itu untuk membiayai kampanye. Hal itu dilakukan guna memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Jadi peringatan keras buat teman-teman terutama
incumbent yang kemudian melakukan kompetisi," tegas Agus.
Agus mengungkapkan, KPK terus menerima laporan masyarakat terkait praktik rasuah yang melibatkan kepala daerah, khususnya calon petahana di Pilkada 2018. Namun, Agus tak merinci identitas calon kepala daerah itu.
Baca: Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra Diterbangkan ke Jakarta
"Oleh karena itu, info sudah banyak yang masuk, dan tidak menutup kemungkinan daerah lain bisa nambah lagi kalau mereka tidak berhenti," pungkas Agus.
Ini keenam kalinya KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Lima di antaranya, para calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak 2018.
Mereka di antaranya, Bupati Jombang Nyono Suharli yang maju kembali sebagai calon Bupati Jombang dan Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemudian, Bupati Lampung Tengah Mustafa yang maju menjadi calon Gubernur Lampung, Bupati Subang Imas Aryumningsih yang maju kembali sebagai calon Bupati Subang, dan terbaru mantan Wali Kota Kendari Asrun yang maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
