KPK Diminta Selisik Dugaan Aliran Dana ke Keluarga Bupati Pemalang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelisik aliran uang haram Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Salah satunya, dugaan kucuran uang suap ke keluarga Mukti Agung melalui Perseroan Terbatas AUKB (AUKB). "Jual beli jabatan di Pemalang ini memang telah menjadi pembicaraan luas masyarakat di daerah tersebut. Termasuk perubahan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Terbatas AUKB yang diduga hanya sebagai wadah penempatan orang-orang dekat bupati," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam siaran pers, Senin, 15 Agustus 2022. Komisi Antirasuah juga diminta mendalami kebijakan Mukti Agung kepada para pegawai agar membeli beras dari AUKB. Pengadaan beras dari AUKB diduga berasal dari R yang merupakan orang tua Mukti Agung. "Pengadaan berasnya diduga disuplai Ibu R yang merupakan orang tua dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo," kata Sugeng.   KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Yakni, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).   Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.   Mukti Agung dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Jose Imanuel)