Jakarta: Pakar Hukum Pidana Shairul Huda memberikan tanggapannya terkait Hakim Agung, Sudrajad Dimyati yang terkena kasus korupsi. Menurutnya agar kasus serupa tidak terjadi lagi, proses rekrutmen hakim agung harus diperbaiki.
“Apakah cara perekrutan ini dapat menjangkau orang-orang yang berintegritas? Banyak hakim-hakim yang berintegritas tapi nggak mau nyalon, mestinya jangan tunggu dia mencalonkan diri, tapi dijemput,” kata Shairul dalam tayangan Hot Room, Metro TV, 28 September 2022.
Menurut Shairul agar kejadian serupa tidak terulang, solusinya ada diperekrutan. Dia mengusulkan agar sebelum seseorang diloloskan menjadi calon hakim agung, terlebih dahulu dapat dipantau kinerjanya, jangan saat sudah mencalonkan diri baru di pantau.
“Orang-orang yang berintegritas ya dipromosi menjadi hakim agung. Kalau syaratnya harus menjadi hakim pengadilan tinggi selama tiga tahun berarti lebih kecil lagi pemantauannya, dan sudah bisa dipantau hakim-hakim yang memiliki integritas yang baik,” tambah Shairul.
Baca juga: KY Bakal Kembangkan Kasus Sudrajad Dimyati, Khususnya Terkait Etik
Disisi lain, Pengamat ICW, Lalola Easter beranggapan, evaluasi juga harus dilakukan Komisi Yudisial (KY) apakah ada hal yang terlewat sehingga hakim yang tidak berintegritas dapat lolos. Dia juga mengatakan kejadian ini sebagai momen untuk perbaikan.
“Ada yang perlu dievaluasi, kita harus melihat peristiwa ini juga sebagai moment bersih-bersih dan perbaikan,” tutur Lalola.
Laloa mengatakan KY memiliki kewenangan untuk pengawasan, meski ada beberapa yang dibatasi bukan menjadi alasan untuk KY tidak secara proaktif melakukan pemantauan kepada para hakim.
“Justru itu mandat kepada KY itu sendiri, sebagai fungsi pengawasan dari sisi eksternal terhadap hakim-hakim yang berada di bawah lembaga peradilan,” kata Lalola. (Imanuel Rymaldi Matatula)
Jakarta: Pakar Hukum Pidana Shairul Huda memberikan tanggapannya terkait
Hakim Agung, Sudrajad Dimyati yang terkena kasus korupsi. Menurutnya agar kasus serupa tidak terjadi lagi, proses rekrutmen
hakim agung harus diperbaiki.
“Apakah cara perekrutan ini dapat menjangkau orang-orang yang berintegritas? Banyak hakim-hakim yang berintegritas tapi nggak mau nyalon, mestinya jangan tunggu dia mencalonkan diri, tapi dijemput,” kata Shairul dalam tayangan Hot Room, Metro TV, 28 September 2022.
Menurut Shairul agar kejadian serupa tidak terulang, solusinya ada diperekrutan. Dia mengusulkan agar sebelum seseorang diloloskan menjadi calon hakim agung, terlebih dahulu dapat dipantau kinerjanya, jangan saat sudah mencalonkan diri baru di pantau.
“Orang-orang yang berintegritas ya dipromosi menjadi hakim agung. Kalau syaratnya harus menjadi hakim pengadilan tinggi selama tiga tahun berarti lebih kecil lagi pemantauannya, dan sudah bisa dipantau hakim-hakim yang memiliki integritas yang baik,” tambah Shairul.
Baca juga: KY Bakal Kembangkan Kasus Sudrajad Dimyati, Khususnya Terkait Etik
Disisi lain, Pengamat ICW, Lalola Easter beranggapan, evaluasi juga harus dilakukan
Komisi Yudisial (KY) apakah ada hal yang terlewat sehingga hakim yang tidak berintegritas dapat lolos. Dia juga mengatakan kejadian ini sebagai momen untuk perbaikan.
“Ada yang perlu dievaluasi, kita harus melihat peristiwa ini juga sebagai moment bersih-bersih dan perbaikan,” tutur Lalola.
Laloa mengatakan KY memiliki kewenangan untuk pengawasan, meski ada beberapa yang dibatasi bukan menjadi alasan untuk KY tidak secara proaktif melakukan pemantauan kepada para hakim.
“Justru itu mandat kepada KY itu sendiri, sebagai fungsi pengawasan dari sisi eksternal terhadap hakim-hakim yang berada di bawah lembaga peradilan,” kata Lalola. (
Imanuel Rymaldi Matatula)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
