Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka kasus korupsi proyek pabrik tungku peleburan besi baja (blast furnace) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 2011. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung penuh hal tersebut.
"Ini tidak sekadar penindakan hukum, melainkan bagian tak terpisahkan dari pembenahan tata kelola BUMN yang semakin baik," ujar Erick dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 19 Juli 2022.
Erick mengatakan sinergi BUMN-Kejaksaan Agung membuktikan komitmen restrukturisasi total Krakatau Steel. Menurut dia, pengusutan kasus korupsi di Krakatau Steel merupakan momentum yang baik.
"Untuk semakin meningkatkan performa seiring dengan semakin baiknya performa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," ujar Erick.
Dia menyebut penindakan hukum profesional Kejaksaan Agung mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang sehat. Sehingga, dapat membuat nyaman investor yang ingin berinvestasi.
"Jadi tidak perlu khawatir bagi setiap yang akan menjalankan bisnisnya. Ada jaminan bahwa bisnis berlangsung secara fair dan transparan begitupun dalam kepastian hukumnya karena sudah terbukti bagaimana profesionalnya Kejaksaan Agung kita," ujar Erick.
Dia berharap semua proses berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas Krakatau Steel. Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung.
Silmy menegaskan kegiatan usaha perusahaan tetap berlangsung lancar dan tidak terganggu dengan proses hukum ini. "Kami berharap proses hukum ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk menjadi lebih baik," tutur Silmy.
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka kasus korupsi proyek pabrik tungku peleburan besi baja (blast furnace) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 2011. Menteri Badan Usaha Milik Negara (
BUMN) Erick Thohir mendukung penuh hal tersebut.
"Ini tidak sekadar penindakan hukum, melainkan bagian tak terpisahkan dari pembenahan tata kelola BUMN yang semakin baik," ujar
Erick dikutip dari
Media Indonesia, Selasa, 19 Juli 2022.
Erick mengatakan sinergi BUMN-Kejaksaan Agung membuktikan komitmen restrukturisasi total
Krakatau Steel. Menurut dia, pengusutan kasus korupsi di Krakatau Steel merupakan momentum yang baik.
"Untuk semakin meningkatkan performa seiring dengan semakin baiknya performa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," ujar Erick.
Dia menyebut penindakan hukum profesional Kejaksaan Agung mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang sehat. Sehingga, dapat membuat nyaman investor yang ingin berinvestasi.
"Jadi tidak perlu khawatir bagi setiap yang akan menjalankan bisnisnya. Ada jaminan bahwa bisnis berlangsung secara fair dan transparan begitupun dalam kepastian hukumnya karena sudah terbukti bagaimana profesionalnya Kejaksaan Agung kita," ujar Erick.
Dia berharap semua proses berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas Krakatau Steel. Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung.
Silmy menegaskan kegiatan usaha perusahaan tetap berlangsung lancar dan tidak terganggu dengan proses hukum ini. "Kami berharap proses hukum ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk menjadi lebih baik," tutur Silmy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
