Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Istri Eks Menteri BPN Diduga Korban Kriminalisasi

Juven Martua Sitompul • 14 Agustus 2022 12:30
Jakarta: Penetapan tersangka sejumlah pimpinan PT Rantau Utama Bhakti Sumatra oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri dikritisi. Langkah itu bahkan disebut tindakan serampangan dan upaya kriminalisasi investor pertambangan di Tanah Air.
 
Apalagi, para tersangka, yakni direktur utama bersama-sama dengan komisaris dan direksi lain PT Rantau Utama Bhakti Sumatra (RUBS) dijerat dengan tuduhan melakukan penggelapan dalam jabatan, yaitu mengalihkan saham milik pelapor selaku pemilik PT Batubara Lahat (BL). Padahal, PT BL di Sumatra Selatan juga telah dilaporkan terkait dugaan penjualan batu bara secara ilegal yang merugikan para investornya.
 
"Patut diduga penetapan tersangka ini adalah kriminalisasi sebagai alasan agar PT Batubara Lahat (BL) dapat dengan leluasa melanggar perjanjian kontrak kerja sama yang telah disepakati sebelumnya," kata kuasa hukum PT Rantau Utama Bhakti Sumatra, Ricky Hasiholan Hutasoit, dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ricky menyebut PT BL diduga telah melakukan penambangan secara ilegal tanpa seizin direksi PT Rantau Utama Bhakti Sumatra sebagai beneficial owner. Tim hukum justru mempertanyakan alasan kliennya yang justru ditetapkan menjadi tersangka dalam polemik ini.
 
"Jelas ini terbalik sebenarnya, yang melakukan penggelapan siapa di sini? Kami punya bukti kuat. Jadi sangat disayangkan di tengah kinerja dan kredibilitas Polri yang sedang disorot, para investor yang notabene ingin meningkatkan perekonomian Indonesia malah dikriminalisasi. Polri sebagai institusi besar telah dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya.
 
Ricky mengeklaim memiliki bukti bahwa pelapor adalah pihak yang ingin menguasai aset terlapor tanpa mengindahkan etika bisnis. Pelapor bahkan disebut menggunakan celah hukum pidana
 

Baca: Bareskrim Tetapkan Petinggi Rantau Utama Bhakti Sumatra Jadi Tersangka


Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, mengatakan penanganan suatu tindak pidana oleh Polri seharusnya dilakukan secara hati-hati. Terlebih, terhadap subjek pelaku tindak pidana.
 
"Dalam pengertian tidak mengganggu aktivitas bisnis korporasi. Jika salah langkah dan ketidaprofesionalan dalam penanganannya menyebabkan investor dan modalnya lari. Intinya jangan merusak iklim investasi," ujar Fickar.
 
Dia mengingatkan penegak hukum melakukan penyidikan kasus secara profesional. Penanganan kasus yang serampangan dan diduga ada upaya kriminalisasi berpotensi memperburuk kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
 
"Jangan sampai Polri jadi alat kriminalisasi oleh oknum atau korporasi mencari keuntungan, sehingga membuat cara penanganan penyidikan menjadi tidak profesional dan mengganggu iklim investasi. Inilah yang harus dihindari karena tidak mustahil akan mengakibatkan larinya PMA atau PMDN," ujar dia.
 
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menyebut penyidik Polri perlu menjaga keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Khususnya dalam kasus ini. 
 
"Salah satunya adalah terebosan ultimum remedium yang artinya hukum pidana di jadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum," kata Tanggor. 
 
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan petinggi PT Rantau Utama Bhakti Sumatra sebagai tersangka atas kasus dugaan penggelapan. Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.
 
Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/415N/Res.1.11./2021/Dittipideksus, pada 3 Mei 2021. Kemudian, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: R/182N/RES.1.11./2021/Dittipideksus, pada 5 Mei 2021.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif