Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Korupsi Pembangunan IPDN, Eks Petinggi Adhi Karya Dihukum 5 Tahun Bui

Fachri Audhia Hafiez • 11 Agustus 2022 15:36
Jakarta: Mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko dihukum lima tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, Sulawesi Utara, pada 2011.
 
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dono Purwoko dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Agustus 2022.
 
Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Dono dihukum empat tahun penjara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, Dono juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
 
Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal yang memberatkan perbuatan Dono tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
"Terdakwa mencederai kepercayaan pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pembangunan kampus IPDN. Terdakwa tidak berterus terang di persidangan, tidak mengakui perbuatannya," ujar hakim.
 

Baca: Eks Petinggi BUMN Adhi Karya Dituntut 4 Tahun Penjara


Sedangkan, hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan. Lalu, Dono belum pernah dipidana.
 
Dono Purwoko terbukti memperkaya diri serta orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19,7 miliar. Kerugian itu terkait proyek pembangunan gedung kampus IPDN.
 
Dono memperkaya sejumlah pihak, yakni eks pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom sebesar Rp3,5 miliar. Berikutnya, konsultan perencana PT Bita Enercon Engineering Torret Koesbiantoro sejumlah Rp275 juta, dan konsultan manajemen konstruksi PT Artefak Arkindo Djoko Santoso sebesar Rp150 juta serta memperkaya PT Adhi Karya sebesar Rp15,8 miliar.
 
Dono disebut terlibat dalam pengaturan proses pelelangan untuk memenangkan PT Adhi Karya sebagai perusahaan yang menggarap proyek pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Minahasa pada Kemendagri Tahun Anggaran 2011. Korporasi itu sudah menerima uang pembayaran seluruhnya untuk proyek tersebut meskipun pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100 persen.
 
Dono melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif