Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang menyoroti anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural Lembaga Antirasuah. Pasalnya, pengadaan mobil dinas tidak berdampak langsung terhadap kinerja pimpinan KPK.
"Misalnya (kinerja) OTT (operasi tangkap tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova empat tahun aman-aman saja," ujar Saut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.
Menurut dia, selama masa kepimpinan KPK jilid IV tidak pernah ada pembahasan mengenai mobil dinas. Masalah ini dinilai tidak penting. KPK semasa dirinya menjabat tidak ingin membuat negara pusing mengurusi mobil dinas.
"Cukup saja uang transportasi lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaannya mobil masing-masing pimpinan dan staf. Itu sudah berjalan 4 periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya," kata dia.
Dia menyebut kepemimpinan KPK jilid IV hanya meminta agar gaji pegawai KPK dinaikkan. Tidak ada isu soal sistem transportasi.
Baca: Dewas KPK Tolak Pemberian Mobil Dinas
KPK membenarkan DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas di 2021. Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar, sedangkan empat wakil ketua KPK masing-masing Rp1 miliar.
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas belum final. Pihaknya masih dalam pembahasan, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas pejabat.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) 2015-2019 Saut Situmorang menyoroti anggaran pengadaan
mobil dinas untuk pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural Lembaga Antirasuah. Pasalnya, pengadaan mobil dinas tidak berdampak langsung terhadap kinerja pimpinan KPK.
"Misalnya (kinerja) OTT (operasi tangkap tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova empat tahun aman-aman saja," ujar Saut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.
Menurut dia, selama masa kepimpinan KPK jilid IV tidak pernah ada pembahasan mengenai mobil dinas. Masalah ini dinilai tidak penting. KPK semasa dirinya menjabat tidak ingin membuat negara pusing mengurusi mobil dinas.
"Cukup saja uang transportasi lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaannya mobil masing-masing pimpinan dan staf. Itu sudah berjalan 4 periode tetap
perform pimpinan KPK dan pegawainya," kata dia.
Dia menyebut kepemimpinan KPK jilid IV hanya meminta agar gaji pegawai KPK dinaikkan. Tidak ada isu soal sistem transportasi.
Baca:
Dewas KPK Tolak Pemberian Mobil Dinas
KPK membenarkan DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas di 2021. Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar, sedangkan empat wakil ketua KPK masing-masing Rp1 miliar.
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas belum final. Pihaknya masih dalam pembahasan, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas pejabat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
