Jakarta: Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan kembali menyambangi Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka yang telah melapor pada Senin, 24 Mei 2021 itu melengkapi berkas laporan alih status pegawai
"Dokumen yang nantinya akan digunakan oleh tim pemeriksa dari Komnas HAM yang telah dibentuk kemudian untuk melakukan investigasi terkait alih status pegawai KPK," kata Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.
Yudi tidak memerinci dokumen yang dibawa. Dia berharap Komnas HAM menggunakan dokumen itu dalam investigasi laporan para pegawai Lembaga Antikorupsi.
Baca: Pegawai Gagal TWK Masih Harapkan Kearifan Pimpinan KPK
Yudi mengatakan pihaknya akan kembali lagi ke Komnas HAM. Rencananya, perwakilan pegawai bakal membawa dokumen tertulis dan keterangan pihak yang sudah dites wawasan kebangsaan untuk jadi rujukan penyidikan Komnas HAM.
"Baik yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat wawancara ataupun saat tes tertulis ketika tes wawasan kebangsaan," ujar Yudi.
Di sisi lain, penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan keberatan atas pemecatan 51 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan. Sebab, pemecatan bakal memberi stigma negatif bagi pegawai yang dipecat.
"Seolah-olah bermasalah dalam kebangsaan maupun hal-hal lain yang disebut radikal atau apa pun," kata Novel di Kantor Komnas HAM.
Menurut dia, stigma itu berbahaya. Sebab, bisa menjadi serangan bagi pegawai yang dipecat. Seolah menuding pihak yang berjuang memberantas korupsi terpapar radikalisme.
Novel membantah kawan-kawannya radikal. Menurut dia, semua kawannya itu sudah melakukan tugas memberantas rasuah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
"Jelas kok kita fokus pada tugas di KPK, melawan korupsi kan kita sedang melawan musuh negara," tutur Novel.
Jakarta: Perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibebastugaskan kembali menyambangi Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka yang telah melapor pada Senin, 24 Mei 2021 itu melengkapi berkas laporan
alih status pegawai
"Dokumen yang nantinya akan digunakan oleh tim pemeriksa dari Komnas HAM yang telah dibentuk kemudian untuk melakukan investigasi terkait alih status pegawai KPK," kata Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Mei 2021.
Yudi tidak memerinci dokumen yang dibawa. Dia berharap Komnas HAM menggunakan dokumen itu dalam investigasi laporan para pegawai Lembaga Antikorupsi.
Baca:
Pegawai Gagal TWK Masih Harapkan Kearifan Pimpinan KPK
Yudi mengatakan pihaknya akan kembali lagi ke Komnas HAM. Rencananya, perwakilan pegawai bakal membawa dokumen tertulis dan keterangan pihak yang sudah dites wawasan kebangsaan untuk jadi rujukan penyidikan Komnas HAM.
"Baik yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat wawancara ataupun saat tes tertulis ketika tes wawasan kebangsaan," ujar Yudi.
Di sisi lain, penyidik KPK
Novel Baswedan mengungkapkan keberatan atas pemecatan 51 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan. Sebab, pemecatan bakal memberi stigma negatif bagi pegawai yang dipecat.
"Seolah-olah bermasalah dalam kebangsaan maupun hal-hal lain yang disebut radikal atau apa pun," kata Novel di Kantor Komnas HAM.
Menurut dia, stigma itu berbahaya. Sebab, bisa menjadi serangan bagi pegawai yang dipecat. Seolah menuding pihak yang berjuang memberantas korupsi terpapar radikalisme.
Novel membantah kawan-kawannya radikal. Menurut dia, semua kawannya itu sudah melakukan tugas memberantas rasuah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
"Jelas kok kita fokus pada tugas di KPK, melawan korupsi kan kita sedang melawan musuh negara," tutur Novel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
