Terpidana dipenjara. Foto: Medcom.id/Syahmaidar.
Terpidana dipenjara. Foto: Medcom.id/Syahmaidar.

Bupati dan 12 Legislator Malang Dijebloskan ke Bui

Nasional suap ketua dprd malang
Juven Martua Sitompul • 24 Mei 2019 19:57
Jakarta: Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Bupati Malang Rendra Kresna dan 12 anggota DPRD Malang ke bui. Ke-13 terpidana korupsi itu dieksekusi setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Rendra dan lima legislator dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lima wakil rakyat itu adalah Hadi Susanto, Sugiarto, M Fadli, Samsul Fajri, dan Afhdal Fauza.
 
"Empat anggota DPRD Malang yakni Ribut Harianto, Imam Ghozali, Indra Tjahyono, dan Bambang Triyono di Lapas Malang," kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tiga legislator, yakni Een Ambarsari, Asiana Irianti dan Diana Yanti, dijebloskan ke Lapas Wanita Malang. Ke-13 terpidana ini divonis bersalah atas perkara suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
 
Lembaga Antirasuah berharap proses hukum yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di kota atau kabupaten Malang menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya. Ini penting bagi penyelenggara negara yang baru dilantik agar menjalankan roda pemerintahan daerah secara bersih dan berintegritas.
 
Baca: Mantan Sekda Kota Malang Tersangka ke-45 Kasus APBD Malang
 
"Permintaan uang pelicin, ketok palu, atau apapun namanya serta pemberian uang oleh kepala daerah sama-sama bisa diproses karena melanggar ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor)," pungkas dia.
 
Majelis Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Rendra Kresna. Sementara itu, 12 anggota DPRD Malang rata-rata dihukum 4 tahun penjara.
 
Hakim menilai ke-13 orang itu terbukti bersalah melakukan praktik suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang. Tindakan mereka dianggap tidak mendukung semangat antikorupsi pemerintah.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif