Suasana sidang putusan praperadilan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Suasana sidang putusan praperadilan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Praperadilan Bupati Nonaktif Kudus Ditolak

Nasional gratifikasi praperadilan OTT KPK
Fachri Audhia Hafiez • 01 Oktober 2019 13:54
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil. Penetapan tersangka dan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sesuai prosedur.
 
"Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara seluruhnya sejumlah nihil," kata Hakim tunggal Sudjarwanto di PN Jakarta Selatan, Selasa, 1 Oktober 2019.
 
Sudjarwanto mengatakan KPK menetapkan Tamzil sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup. Dalil pemohon yang menyebut KPK dalam melakukan penggeledahan tidak disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan juga dinilai tidak beralasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasalnya, berita acara penggeledahan telah dibuat pada 27 Juli 2019. Penggeledahan pun telah mendapatkan izin dari Wakil Bupati Kudus.
 
KPK menggeledah beberapa kantor di Kudus, Jawa Tengah, saat Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Sejumlah kantor yang digeledah yakni ruang kantor di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dan sejumlah rumah dinas di Kudus pada 28 Juli 2019.
 
"Sedangkan pada penggeledahan Bupati Kudus, hakim berpendapat bahwa tindakan termohon (KPK) telah sesuai dengan yang berlaku," ujar Sudjarwanto.
 
Kuasa hukum Tamzil, Aristo Yanuarius Seda, mengaku menghormati putusan tersebut. Pihaknya kini akan fokus terhadap sidang pokok perkara Tamzil.
 
"Hak kami kan sudah diputus hari ini. Kami akan mengikuti proses lebih lanjut untuk sidang pokok perkara nanti," ujar Aristo.
 
KPK menetapkan Tamzil tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus pada 2019. KPK juga menetapkan dua pejabat di lingkungan Pemkab Kudus sebagai tersangka, yakni staf khusus Bupati Kudus, Agus Soeranto, dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan.
 
Tamzil diduga menerima suap Rp250 juta dari Sofyan melalui Agus. Uang diberikan agar Tamzil memuluskan proses jabatan Sofyan.
 
Tamzil dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan, Sofyan sebagai pemberi suap disangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif