Jakarta: Puspom TNI dan KPK, tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aset eks Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya Henri Alfiandi. Kokaborasi tersebut didukung.
"Saya kira ini merupakan perpaduan yang sangat tepat. Dan kalau PPATK sudah terlibat, dipastikan seluruh transaksi dan asetnya pasti dapat terlacak dengan mudah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meminta hasil pengusutan aset Henri dari kasus korupsi disampaikan kepada publik. Hal itu dinilai sebagai bagian transparansi pengusutan.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu menegaskan transparansi pengusutan kasus Henri disebut sangat penting. Keterbukaan proses hukum penting dilakukan demi menjaga persepsi publik.
“Karena publik juga perlu tahu sudah sejauh mana perkembangannya. Jadi masyarakat percaya bahwa proses hukumnya berjalan lancar. Toh, Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) juga sudah sampaikan prosesnya harus transparan,” ujar dia.
Sebelumnya, Puspom TNI bakal menyita aset milik eks Kabasarnas periode 2021-2023 Marsda Henri Alfiandi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko mengatakanPuspom TNI dan KPK tengah berkoordinasi dengan PPAT untuk menelusuri aset Henri.
Jakarta:
Puspom TNI dan KPK, tengah berkoordinasi dengan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aset eks Kepala
Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya Henri Alfiandi. Kokaborasi tersebut didukung.
"Saya kira ini merupakan perpaduan yang sangat tepat. Dan kalau PPATK sudah terlibat, dipastikan seluruh transaksi dan asetnya pasti dapat terlacak dengan mudah,” kata Wakil Ketua
Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 September 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu meminta hasil pengusutan aset Henri dari kasus korupsi disampaikan kepada publik. Hal itu dinilai sebagai bagian transparansi pengusutan.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil)
DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu menegaskan transparansi pengusutan kasus Henri disebut sangat penting. Keterbukaan proses hukum penting dilakukan demi menjaga persepsi publik.
“Karena publik juga perlu tahu sudah sejauh mana perkembangannya. Jadi masyarakat percaya bahwa proses hukumnya berjalan lancar. Toh, Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) juga sudah sampaikan prosesnya harus transparan,” ujar dia.
Sebelumnya, Puspom TNI bakal menyita aset milik eks Kabasarnas periode 2021-2023 Marsda Henri Alfiandi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko mengatakanPuspom TNI dan KPK tengah berkoordinasi dengan PPAT untuk menelusuri aset Henri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)