Jakarta: Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai perubahan besar-besaran harus dilakukan terkait regulasi perpajakan. Supaya kasus klasik pejabat negara dengan rekening gendut tak terulang.
"Harus ada perbaikan total dari segala aspek regulasi terkait perpajakan agar institusi perpajakan kita tidak terlalu powerful," kata Habiburokhman dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Maling Pajak Triliunan Rupiah Tak Bisa Punah, Ini Sebabnya!' Minggu, 12 Maret 2023.
Habiburokhman mengatakan dirinya tidak antipati terhadap upaya pencegahan. Namun perubahan sistematis juga harus dilakukan guna memastikan praktik lancung pejabat disetop.
"Jangan sampai institusi perpajakan kita tanpa kontrol atau pemantauan publik. Itu yang penting," papar politikus Partai Gerindra itu.
Habiburokhman menyebut perubahan regulasi perpajakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tidak mudah. Menurut dia, perlu waktu minimal satu periode penuh di DPR.
"Mumpung mau tahun politik, kita challenge masing-masing partai politik posisinya bagaimana? Apakah menganggap masalah ini serius," ujar dia.
Habiburokhman menuturkan keseriusan parpol menjadi kunci pembahasan mendalam. Apalagi, kasus harta pejabat tak wajar bukan pertama kali terjadi pada Rafael Alun Trisambodo.
"Harus mulai setidaknya pada periode DPR mendatang 2024 besok agar menjadi prioritas regulasi tentang perpajakan," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi III
DPR Habiburokhman menilai perubahan besar-besaran harus dilakukan terkait regulasi
perpajakan. Supaya kasus klasik
pejabat negara dengan rekening gendut tak terulang.
"Harus ada perbaikan total dari segala aspek regulasi terkait perpajakan agar institusi perpajakan kita tidak terlalu powerful," kata Habiburokhman dalam diskusi virtual
Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Maling Pajak Triliunan Rupiah Tak Bisa Punah, Ini Sebabnya!' Minggu, 12 Maret 2023.
Habiburokhman mengatakan dirinya tidak antipati terhadap upaya pencegahan. Namun perubahan sistematis juga harus dilakukan guna memastikan praktik lancung pejabat disetop.
"Jangan sampai institusi perpajakan kita tanpa kontrol atau pemantauan publik. Itu yang penting," papar politikus Partai Gerindra itu.
Habiburokhman menyebut perubahan regulasi perpajakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan tidak mudah. Menurut dia, perlu waktu minimal satu periode penuh di DPR.
"Mumpung mau tahun politik, kita
challenge masing-masing partai politik posisinya bagaimana? Apakah menganggap masalah ini serius," ujar dia.
Habiburokhman menuturkan keseriusan parpol menjadi kunci pembahasan mendalam. Apalagi, kasus harta pejabat tak wajar bukan pertama kali terjadi pada Rafael Alun Trisambodo.
"Harus mulai setidaknya pada periode DPR mendatang 2024 besok agar menjadi prioritas regulasi tentang perpajakan," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
