Sidang kasus dugaan korupsi terdakwa eks Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang kasus dugaan korupsi terdakwa eks Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Kasus Eks Dirjen Hortikultura, Ahli BPK Sebut Penganggaran Pupuk Tak Jelas

Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2022 18:12
Jakarta: Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pangihutan Sutan Sugondo menyebut penganggaran pupuk berbasis mikoriza oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) tidak berbasis pada penganggaran yang jelas. Hal itu disampaikan Sutan saat diperiksa sebagai ahli untuk terdakwa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim.
 
"Penyimpangannya pada penganggaran tidak jelas dasar sumbernya, di situ penekanannya. Penyimpangan pada penetapan harganya," kata Sutan saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022.
 
Mikoriza masuk dalam kegiatan Pengadaan Fasilitas Sarana Budidaya Mendukung Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dalam Rangka Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Tahun Anggaran 2013. Namun, usulan pengadaan itu disebut top down.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Top down adalah pengadaan ini tidak melalui proses usulan dari tim teknis dari eselon 4 dan eselon 3-nya," ujar Sutan.
 

Baca: Ahli dari BPK Memperkuat Dakwaan Eks Dirjen Hortikultura


Sutan mengatakan terdapat penyimpangan pada penganggaran yang meliputi penetapan harga satuan kegiatan yang tidak jelas dasar sumbernya. Selain itu, terdapat penambahan volume kegiatan Ditjen Hortikultura meskipun tidak ada data dukungnya.
 
"Saat penyusunan, harga satuan itu tidak disertai dasar dan juga volume pupuk yang diadakan tidak didasarkan kebutuhan real," ujar Sutan.
 
Pada surat dakwaan disebutkan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Eko Mardiyanto, menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) hanya berdasarkan besaran harga satuan anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Dia tidak melakukan survei harga pasar pupuk berbasis Mikoriza secara langsung di pasaran.
 
Hal itu dilakukan karena Hasanuddin telah menentukan sendiri pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN-P TA 2012 Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian terkait pengadaan pupuk berbasis mikoriza merek Rhizagold. Meski DIPA belum ditetapkan, tetapi Hasanuddin memerintahkan pelelangan terkait program pengadaan itu tetap dilaksanakan.
 
"Adapun rumusan yang digunakan Eko Mardiyanto adalah Rp18.615.000.000 dibagi 255.000 kilogram. Sehingga, didapat harga yang dibulatkan sebesar Rp73.000," tulis surat dakwaan.
 
Sutan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa mendakwa Hasanuddin merugikan negara Rp12,9 miliar. Perbuatan itu terkait pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura.
 
Perbuatan Hasanuddin telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Hortikultura, Eko Mardiyanto diperkaya sebesar Rp1,05 miliar; Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW), Sutrisno sebesar Rp7,3 miliar; adik kandung Hassanudin, Nasser Ibrahim sebesar Rp725 juta; dan pemilik PT Karya Muda Jaya (PT KMJ) Subhan sebesar Rp195 juta.
 
Selain itu, sejumlah korporasi juga telah diperkaya. Yakni, CV Ridho Putra diperkaya sejumlah Rp1,7 miliar; PT HNW sejumlah Rp2 miliar; dan CV Danaman Surya Lestari sejumlah Rp200 juta. Perbuatan rasuah itu dilakukan pada Oktober 2012 hingga 2013.
 
Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif