Demokrat Bantah Kecipratan Duit Kasus Suap Bupati PPU

Jakarta: Dana kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) diduga mengalir ke Partai Demokrat untuk biaya Pemilu. Namun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman menepis kabar tersebut. "Enggak ada itu (dana dari kasus suap di PPU)," ucap Benny di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Maret 2022. Benny mengatakan belum ada panggilan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Namun, ia memastikan kadernya siap memberikan keterangan jika dibutuhkan penyidik. "Belum terima panggilan (KPK). Nanti kalau panggilan, datang, pasti hadir," tutur dia. Baca: KPK: Informasi Andi Arief dalam Suap Bupati PPU Sangat Penting Sebelumnya, KPK menyebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief merupakan saksi penting dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). Keterangan Andi amat dibutuhkan. Andi Arief merespons kabar ini lewat kicauan di Twitter. Ia mengaku tak pernah mendapat panggilan pemeriksaan. "Apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Paser Utara? Pertama, mana surat pemanggilan saya," tulis Andi Arief dalam akun Twitter @Andiarief, Senin, 28 Maret 2022. Andi bingung dengan pemanggilannya. Dia menilai KPK salah sebut nama terkait pemeriksaan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Penajam Paser Utara. "Saya menunggu permintaan maaf jubir (juru bicara) KPK yang sudah membuat berita hoaks dan tidak profesional, sehingga merugikan saya," ujar Andi.