Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati nonaktif Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini, 7 Mei 2024. Upaya paksa dilakukan usai Muhdlor diperiksa penyidik terkait dugaan pemotongan dana ASN di wilayahnya.
“Dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024.
Penahanan atas kebutuhan penyidikan. Upaya paksa itu bisa ditambah durasinya jika penyidik membutuhkan waktu melengkapi berkas perkara.
“Untuk kebutuhan penyidikan,” ujar Johanis
Penahanan dilakukan setelah Muhdlor dua kali mangkir panggilan penyidik KPK. Ujungnya, Bupati nonaktif Sidoarjo itu hadir di Kantor KPK dengan sukarela.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus pemotongan dana ASN di Sidoarjo. Mereka yakni Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.
Siska ditetapkan sebagai tersangka usai tertangkap KPK bersama dengan uang Rp69,9 juta di dekatnya. Ari menjadi tersangka beberapa waktu setelahnya setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.
Uang itu berkaitan dengan dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dia ditangkap saat hendak menerima duit tersebut.
Dana Rp69,9 juta yang disita penyidik hanya sebagian kecil dari total keseluruhan uang yang telah diterima Siska. Dia diperkirakan sudah menerima Rp2,7 miliar, dan melakukan permainan kotor tersebut selama 2023. Dalam kasus ini, Siska diduga telah memotong dana insentif sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo secara sepihak.
Pemotongan dana itu juga diberitahukan Siska secara lisan kepada sejumlah ASN. Dia juga meminta para pegawai negeri itu tidak membahas permainan kotor tersebut dalam percakapan WhatsApp.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati nonaktif
Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini, 7 Mei 2024. Upaya paksa dilakukan usai Muhdlor diperiksa penyidik terkait dugaan pemotongan dana ASN di wilayahnya.
“Dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih
KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2024.
Penahanan atas kebutuhan penyidikan. Upaya paksa itu bisa ditambah durasinya jika penyidik membutuhkan waktu melengkapi berkas perkara.
“Untuk kebutuhan penyidikan,” ujar Johanis
Penahanan dilakukan setelah Muhdlor dua kali mangkir panggilan penyidik KPK. Ujungnya, Bupati nonaktif Sidoarjo itu hadir di Kantor KPK dengan sukarela.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus pemotongan dana ASN di Sidoarjo. Mereka yakni Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati.
Siska ditetapkan sebagai tersangka usai tertangkap KPK bersama dengan uang Rp69,9 juta di dekatnya. Ari menjadi tersangka beberapa waktu setelahnya setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.
Uang itu berkaitan dengan dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dia ditangkap saat hendak menerima duit tersebut.
Dana Rp69,9 juta yang disita penyidik hanya sebagian kecil dari total keseluruhan uang yang telah diterima Siska. Dia diperkirakan sudah menerima Rp2,7 miliar, dan melakukan permainan kotor tersebut selama 2023. Dalam kasus ini, Siska diduga telah memotong dana insentif sebagian aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo secara sepihak.
Pemotongan dana itu juga diberitahukan Siska secara lisan kepada sejumlah ASN. Dia juga meminta para pegawai negeri itu tidak membahas permainan kotor tersebut dalam percakapan WhatsApp.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
