Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hakim Beberkan Intervensi Lukman Berujung Suap Rp70 Juta

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 20 Januari 2020 20:52
Jakarta: Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebut mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengintervensi seleksi pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Perbuatan itu dilakukan bersama-sama mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Romy.
 
"Dilakukannya perbuatan dan masing-masing dari mereka menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu dengan lainnya," kata anggota majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan Romy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.
 
Intervensi itu membuat Haris Hasanuddin memperoleh jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur. Intervensi Romy dan Lukman mulai dari meloloskan Haris pada proses seleksi hingga dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menimbang bahwa baik terdakwa (Romy) maupun Lukman kemudian menerima sejumlah uang dari Haris. Di mana terdakwa menerima uang Rp255 juta dan Lukman Rp70 juta," kata dia.
 
Lukman menerima suap secara bertahap, yakni Rp50 juta dan Rp20 juta. Uang diterima melalui ajudan Lukman, Herry Purwanto.
 
Romy dihukum dua tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Romy juga terbukti menerima Rp50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Sepupu Romy, Abdul Wahab menerima sebanyak Rp41,4 juta.
 
Romy terbukti melanggar dakwaan pertama alternatif kedua dalam perkara suap dari Haris. Romy melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Romy juga terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan kedua alternatif kedua, yakni menerima suap dari Muafaq.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif