Ilustrasi suap - Medcom.id.
Ilustrasi suap - Medcom.id.

Penyuap Hakim PN Jaksel Dituntut Lima Tahun Bui

Nasional Kasus suap hakim
Faisal Abdalla • 13 Juni 2019 16:40
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur PT. Asia Pacific Mining Resources (PT APMR), Martin P Silitonga, dengan pidana penjara lima tahun. Martin dianggap terbukti menyuap dua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), R Iswahyu Widodo dan Irwan serta satu orang panitera PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadan.
 
"Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ," kata JPU Taufik Ibnu Nugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bingur Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Martin juga diwajibkan membayar denda Rp150 juta. Apabila denda tak dibayar, maka kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama empat bulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam perkara ini, Martin selaku Direktur PT. Asia Pacific Mining Resources (PT. APMR), perusahaan yang sedang beperkara di PN Jaksel menyuap Iswahyu dan Irwan agar memenangkan perkara perdata dengan Nomor registrasi 262/Pdt.G/2018 PN JAKSEL.
 
(Baca juga:Istri Buang iPhone ke Sungai Tahu Suami Ditangkap KPK)
 
Melalui Arif Fitriawan, kuasa hukumnya dalam perkara tersebut, Martin dihubungkan dengan Iswahyu dan Irwan lewat perantara Panitera PN Jaktim, Muhammad Ramadan. Arif mengatakan meski Ramadan sudah ditugaskan di PN Jaktim, dia tetap memiliki koneksi dengan Iswahyu dan Irwan.
 
Dalam perkara ini, Arif juga dituntut empat tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.
 
Iswahyu dan Irwan menerima suap sebesar Rp150 juta dan SGD47 ribu. Sementara Ramadan disebut menerima Rp30 juta karena telah menjadi perantara suap.
 
Atas perbuatanya itu, Arif dan Martin dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif