Direktur Pengadaan Strategis 2 PT. PLN Supangkat Iwan Santoso - MI/Mohamad Irfan.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PT. PLN Supangkat Iwan Santoso - MI/Mohamad Irfan.

Alasan Perusahaan Johannes Kotjo Garap PLTU Riau-1

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 27 Mei 2019 15:15
Jakarta: Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso mengungkapkan alasan anak perusahaan bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo memenangi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Iwan menyebut perusahaan lolos seleksi.
 
"Seleksi ada aturannya, harus kompetitif, memenuhi syarat, termasuk kualitas batubara. Saya kira itu ada seleksinya," kata Iwan usai pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Mei 2019.
 
Iwan tidak menjelaskan secara spesifik seleksi yang dimaksud. Dia hanya menyebut Kotjo memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hari ini Iwan kembali diperiksa penyidik. Dia mengaku pemeriksaan kali ini tidak berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.
 
"Mengklarifikasi pertanyaan yang sebelumnya, sebelumnya kan saya ditanyakan untuk saksi Bu Eni (Eni Maulani Saragih) dan Pak Kotjo, sekarang diulang lagi pertanyaannya sama," ujar Iwan.
 
Dia mengungkapkan KPK hanya mendalami detail pertemuan dengan eks Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir. Iwan menampik pertemuan dengan Sofyan membahas pembagian fee.
 
"Tidak (bahas fee), saya tidak ditanya itu juga (oleh KPK)," ucap dia.
 
(Baca juga:Kotjo Bantah Bahas Proyek dengan Sofyan Basir)
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif