Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Diminta Tak Jadi Kacang Lupa Kulit

Nasional seleksi pimpinan kpk
M Sholahadhin Azhar • 09 Juli 2019 17:15
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengkritik anggapan sebagian pihak mengenai calon pimpinan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Hal ini terkait penolakan jaksa dan polisi untuk memimpin Lembaga Antirasuah.
 
"Kalau ada yang berpikir menyingkirkan kepolisian dan kejaksaan itu sama dengan kacang lupa kulitnya," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Menurut dia, KPK bisa besar seperti sekarang karena peran dua instansi. Kepolisian dan kejaksaan turut membidani dan membesarkan KPK karena ada dalam pembentukan Lembaga Antirasuah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPK bisa berjalan karena diberi pengetahuan oleh kepolisian dan kejaksaan, bagaimana cara penyidikan, bagaimana cara penuntutan," ujar Taufiqulhadi.
 
Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Ginarsih juga ngotot memasukkan polisi dan jaksa ke Lembaga Antirasuah. Pasalnya, sejak awal dibentuk, KPK juga melibatkan dua unsur penegak hukum tersebut.
 
"Itu kan kita sudah berusaha, bagaimana memperbaiki citra polisi dan jaksa sebagai penegak hukum," ujar Yenti saat ditemui Medcom.id di Universitas Trisaksi, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Menurut dia, pilihan pansel yang condong ke polisi dan jaksa memang sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU ini menjabarkan pembentukan KPK untuk menguatkan kinerja polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.
 
Pansel Capim KPK juga mengadakan evaluasi terhadap kinerja polisi dan jaksa. Yenti mengutip survei Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga lain terkait kinerja keduanya. "Ada kemajuan dari kinerja polisi dan jaksa dari sudut pandang lain," dalihnya.
 
Baca: Menhan Persilakan Prajurit TNI Daftar Capim KPK
 
Dari hasil pengamatan itu, Yenti lalu mendiskusikan kinerja polisi dan jaksa dengan delapan anggota pansel lain. Terutama mendiskusikan urgensi pelibatan kedua elemen penegak hukum di KPK.
 
Yenti mengedepankan urusan teknis Lembaga Antirasuah terkait 'lawan tanding' KPK di peradilan. Pimpinan, kata dia, harus cakap dengan urusan penegakan hukum di persidangan.
 
"Artinya kalau kita menegakkan hukum tidak sesuai dengan aturan hukum acara itu kan bisa bahaya. Saya masih berharap adalah polisi dan jaksa yang sesuai," kata dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif