Sidang peninjauan kembali KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. foto: Medcom.id/Fachire Audhia Hafiez
Sidang peninjauan kembali KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. foto: Medcom.id/Fachire Audhia Hafiez

Syafruddin Minta MA Tolak PK KPK

Nasional sidang pk
Fachri Audhia Hafiez • 16 Januari 2020 13:48
Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan dan pertimbangan hukum KPK dinilai tidak jelas.
 
"Menolak dan tidak menerima memori peninjauan kembali oleh pemohon PK. Menerima kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh tim penasihat hukum," kata pengacara Syafruddin, Hasbullah, saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Hasbullah menilai permohonan PK yang diajukan KPK inkonstitusional dan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Ia mendasarkan asumsi itu pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 Mei 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada 28 Maret 2014.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengajuan PK, kata dia, hanya dimungkinkan oleh terpidana atau terdakwa. Hasbullah juga membacakan butir Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 'terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA'.
 
"Artinya, tidak ada alasan pembenar apapun dari jaksa yang dapat dipertimbangkan, karena Jaksa tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK," kata Syafruddin.
 
Lewat memori PK, Jaksa KPK menyinggung dugaan pelanggaran hakim agung Syamsul Rakan Chaniago, yang memutus kasasi Syafruddin. Jaksa menilai anggota majelis hakim telah melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara. Pasalnya, sebelum kasasi diputus, Syamsul sempat berkomunikasi dan bertemu Ahmad Yani yang merupakan penasihat hukum Syafruddin.
 
Kuasa hukum Syafruddin menilai bukti pertemuan atau komunikasi yang dibeberkan oleh KPK mengada-ada dan tidak berkaitan dengan perkara. Selain itu, jaksa KPK dianggap tidak dapat membuktikan dan menguraikan adanya perbuatan pidana atas pertemuan tersebut.
 
Kemudian, ada kontradiksi antara putusan dengan pertimbangan hakim dalam memori PK jaksa KPK. Sebab, majelis hakim MA dalam amar putusan menilai perbuatan Syafruddin terbukti sebagaimana dakwaan, namun bukan merupakan tindak pidana.
 
Menurut kuasa hukum Syafruddin, mengacu pada ketentuan Pasal 191 KUHAP, putusan kasasi baru dinyatakan terdapat kontradiksi jika penilaian hakim terhadap fakta hukum persidangan Hakim kemudian memutus 'bebas'.
 
Berikutnya, terkait poin majelis hakim melanggar SEMA Nomor 7 tahun 2012. Dalam kontra memori PK, Syafruddin menilai hal itu tidak berlandaskan hukum yang jelas.
 
Sebelumnya, Syafruddin didakwa melakukan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim.
 
Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung pada 24 September 2018.
 
Syafruddin mengajukan banding pada 2 Januari 2019. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan ketentuan, bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
 
Syafruddin lantas mengajukan kasasi ke MA. Majelis hakim tingkat kasasi malah membatalkan putusan sebelumnya.
 
Dua hakim menilai perbuatan Syafruddin bukan perbuatan pidana. Hakim Syamsul Rakan Chaniago dalam amarnya menyebutkan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan perdata dan Hakim Mohamad Askin menilai itu perbuatan administrasi. Hanya Hakim Salman Luthan yang berpendapat bahwa dakwaan terbukti dan merupakan perbuatan pidana.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif