Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan penetapan dan penahanan tersangka suap di Sulawesi Selatan/Medcom.id/Fachri
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan penetapan dan penahanan tersangka suap di Sulawesi Selatan/Medcom.id/Fachri

Kepala BPK Sulawesi Tenggara Tersangka Suap Rp2,8 Miliar

Fachri Audhia Hafiez • 18 Agustus 2022 20:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara, Andi Sonny (AS), sebagai tersangka suap. Pemberian suap terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020.
 
"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Agustus 2022.
 
KPK menetapkan tersangka lainnya yakni mantan pemeriksa pertama BPK perwakilan provinsi Sulsel, Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW); pemeriksa pada BPK perwakilan Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM) dan Gilang Gumilar (GG). Lalu, Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat (ER).
 

Baca: Pengembangan Kasus Nurdin Abdullah, KPK Endus Suap Terkait Laporan Keuangan


Para tersangka ditahan 20 hari ke depan hingga 6 September 2022. Andi ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK pada gedung Merah Putih. Sedangkan, Wahid, Yohannes, Gilang, dan Edy ditahan di rutan KPK pada Kavling C1.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara eks Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Nurdin merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi senilai Rp13 miliar.
 
Perkara bermula ketika BPK Perwakilan Provinsi Sulsel akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Provinsi Sulsel pada 2020. Tim dibentuk dan beranggotakan Yohannes.
 
Salah satu entitas yang menjadi obyek pemeriksaan yaitu Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulsel. Sebelum proses pemeriksaan, Yohannes aktif berkomunikasi dengan Andi, Wahid, dan Gilang untuk memanipulasi temuan dalam item pemeriksaan.
 
KPK mengendus Andi, Wahid, dan Gilang juga melakukan hal serupa pada 2019. Sementara itu, pada 2020 ditemukan beberapa proyek pekerjaan yang
nilai pagu anggarannya diduga di mark up dan hasil pekerjaan juga diduga tidak sesuai dengan kontrak.
 
"Atas temuan ini, Edy kemudian berinisitiaf agar hasil temuan dari tim pemeriksa dapat di rekayasa sedemikian rupa diantaranya untuk tidak dilakukan pemeriksaan pada beberapa item pekerjaan, nilai temuan menjadi kecil hingga menyatakan hasil temuan menjadi tidak ada," ujar Alex.
 
 

Edy menyepakati adanya pemberian uang yang disebut 'dana partisipasi' kepada tim pemeriksa. Wahid dan Gilang diduga menyarankan Edy agar memungut uang dari pemenang proyek di tahun anggaran 2020 untuk memenuhi 'dana partisipasi' tersebut.
 
"Diduga besaran 'dana partisipasi' yang dimintakan 1 persen dari nilai proyek dan dari keseluruhan 'dana partisipasi' yang terkumpul nantinya ER akan mendapatkan 10 persen," ucap Alex.
 
Yohannes, Wahid, dan Gilang menerima uang secara bertahap dengan total Rp2,8 miliar. Andi yang juga menjabat Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel saat itu turut diduga mendapatkan bagian Rp100 juta yang digunakan untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi Kepala BPK Perwakilan.
 
Sedangkan, Edy juga mendapatkan jatah sejumlah sekitar Rp324 juta. KPK tak berhenti disitu dan masih mendalami dugaan aliran uang dalam pengurusan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel.
 
Pada kasus tersebut, Edy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, Andi, Yohannes, Wahid, dan Gilang sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(ADN)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif