Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

IPW Desak Kapolri Audit Semua Kasus yang Disetop di Bareskrim

Siti Yona Hukmana • 25 November 2022 13:40
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta mengaudit semua perkara yang dihentikan proses penyidikannya (SP3) oleh Bareskrim di bawah pimpinan Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Hal itu menyusul tindakan penghentian kasus oleh Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Andi Rian Djajadi.
 
"Indonesia Police Watch (IPW) mendukung dilakukannya audit investigasi untuk kasus-kasus yang penanganannya diduga bermasalah, baik di SP3 maupun dugaan kriminalisasi," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi, Jumat, 25 November 2022.
 
Menurut dia, Andi Rian menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Padahal, jabatan Dirtipidum diisi perwira tinggi pati) berpangkat jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Maka itu, Kapolri dinilai perlu mengaudit untuk mengetahui apa yang terjadi di sumber daya manusia (SDM) Polri. Audit investigasi itu diharapkan juga melibatkan pihak eksternal, agar prosesnya berjalan secara profesional dan transparan.
 
"Audit tersebut harus melibatkan dunia perguruan tinggi, Kompolnas dan tokoh-hukum hukum kredibel," ujar Sugeng.
 

Baca: Polri Bantah Ismail Bolong Ditangkap 


Sebelumnya, Sugeng mendesak Kapolri mencopot Irjen Andi Rian Djayadi sebagai Kapolda Kalsel. Menurutnya, Andi Rian tidak profesional dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
 
"Saat menyandang pangkat bintang dua selaku Kapolda Kalsel, dirinya (Andi Rian) menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri," kata Sugeng, Kamis, 24 November 2022.
 
Surat Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum yang diteken itu bernomor: B/1070/XI/2022/Dittipidum, tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Perihalnya Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
 
Sementara, tembusan surat ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana, Karobinops Bareskrim Polri, Abdul Halim (pelapor) dan Benny Simon Tabalujan (tersangka kasus mafia tanah).
 
Surat perintah penghentian penyidikannya bernomor: SPPP/0446/XI/2022/Dittipidum, tanggal 8 November 2022. Kemudian, dikeluarkan surat ketetapan Direktur tipidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri bernomor: S.TAP//0447/XI/2020 tentang penghentian penyidikan.
 
Penghentian penyidikan disebut berdasarkan hasil penyidikan dan hasil gelar perkara atas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 Oktober 2018 dengan pelapor Abdul Halim yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. Tanda tangan Irjen Andi Rian sebagai Dirtipidum dianggap bentuk tidak profesional anggota Polri pada tingkat perwira tinggi.
 
Irjen Andi Rian diduga melanggar Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasalnya, secara moral dan etika Irjen Andi Rian telah dimutasi dari Dirtipidum menjadi Kapolda Kalsel melalui surat Telegram Kapolri bernomor ST/2244/X/KEP/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif