Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) menyelewengkan dana modal di perusahaan umum daerah di wilayahnya pada 2019 sampai 2021. Sebanyak 27 saksi sudah dimintai keterangan terkait dugaan itu.
"Ini sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di PPU, Kalimantan Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.
Sebanyak 27 saksi itu membuat KPK meyakini adanya pemufakatan jahat lainnya yang dilakukan Gafur. Sehingga, Lembaga Antikorupsi itu kembali menetapkan Gafur sebagai tersangka.
"Penyertaan modal di beberapa perusahan umum daerah yang kemudian justru diduga dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk kepentingan pribadi," ujar Gafur.
KPK belum melihat adanya kaitan kasus ini dengan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Namun, Lembaga Antikorupsi tidak menutup kemungkinan akan mendalami dugaan rasuah itu ke sana.
"Sejauh ini kita masih fokus ke penyertaan modal nanti terkait dengan itu pasti kami kembangkan informasi dan lainnya," kata Gafur.
KPK sebelumnya mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam penyertaan modal di wilayahnya.
"Dugaan tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai dengan 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.
KPK sudah menentukan tersangka dalam kasus baru ini. Ali enggan memerinci nama tersangkanya. Namun, Gafur diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif
Penajam Paser Utara (PPU) menyelewengkan dana modal di perusahaan umum daerah di wilayahnya pada 2019 sampai 2021. Sebanyak 27 saksi sudah dimintai keterangan terkait
dugaan itu.
"Ini sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di PPU, Kalimantan Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.
Sebanyak 27 saksi itu membuat KPK meyakini adanya pemufakatan jahat lainnya yang dilakukan Gafur. Sehingga, Lembaga Antikorupsi itu kembali menetapkan Gafur sebagai tersangka.
"Penyertaan modal di beberapa perusahan umum daerah yang kemudian justru diduga dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk kepentingan pribadi," ujar Gafur.
KPK belum melihat adanya kaitan kasus ini dengan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Namun, Lembaga Antikorupsi tidak menutup kemungkinan akan mendalami dugaan rasuah itu ke sana.
"Sejauh ini kita masih fokus ke penyertaan modal nanti terkait dengan itu pasti kami kembangkan informasi dan lainnya," kata Gafur.
KPK sebelumnya mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam penyertaan modal di wilayahnya.
"Dugaan tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai dengan 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.
KPK sudah menentukan tersangka dalam kasus baru ini. Ali enggan memerinci nama tersangkanya. Namun, Gafur diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
