Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Dalami Cara Mardani Maming Membangun Pelabuhan

Candra Yuri Nuralam • 10 Agustus 2022 13:45
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil wiraswasta Ilmi Umar pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dia dimintai keterangan terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
 
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan lahan tanah oleh tersangka MM (mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming) untuk pembangunan pelabuhan yang proses peralihan tanahnya diduga tidak sesuai ketentuan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Agustus 2022.
 
Ali enggan memerinci lebih jauh pertanyaan penyidik ke Ilmi. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, KPK menduga mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ikut memonopoli pelabuhan. Mardani menggunakan PT Angsana Terminal Utama (ATU) untuk memonopoli pelabuhan.
 
"Diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU yang adalah perusahaan milik MM (Mardani Maming)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 28 Juli 2022.
 

Baca juga: Tak Lagi Bela Mardani Maming, Ini Alasan Bambang Widjojanto


Alex tidak memerinci lokasi pelabuhan yang diduga dimonopoli Mardani. KPK meyakini PT ATU merupakan hasil pemufakatan jahat Mardani dengan pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio.
 
Mardani merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengendali PT PCN Henry Soetio terbebas dari jeratan hukum sebagai pemberi suap karena sudah meninggal.
 
Mardani juga diyakini sudah berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014 sampai 2020. Beberapa duit yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Mardani. Totalnya mencapai Rp104,3 miliar.
 
Dalam kasus ini, Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(END)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif